ARTIKEL

 1. Darimana memulai ?

Kerusakan, kehilangan dan pencurian benda cagar budaya telah lama mengemuka dalam dunia antiquity Indonesia. Argumen paling sering terdengar karena adanya kecenderungan mentalitas ke arah posesif-irasional untuk bertindak sendiri menangani wujud kebudayaan material.  Gejala psiko-sosiologis, barangkali, tetapi paling sering dipicu faktor sosio-ekonomis, yang semakin menyudutkan kita pada ketidakberdayaan memelihara warisan budaya. Padahal ada kepentingan lebih rasional, yakni pengembangan kebudayaan yang semestinya menjadi ‘dasar filosofis’  pembangunan yang sedang gencar di segala bidang. Semestinya tak harus terjadi dan berulang, karena sudah ada seperangkat ketentuan, dimulai dari UU No. 5 Tahun 1992 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Read More...

 2. Museum Banten akhirnya berdiri

 

Jika kembali ke satu dasawarsa lalu, mustahil pula jika berdirinya sebuah museum belum ‘terpikir’ oleh beberapa kalangan intelektual, politisi atau birokrat. Dari perspektif sejarah, Banten merupakan daerah yang kaya akan benda budaya. Hasil penelitian arkeologi telah menunjukkan demikian padatnya peristiwa kemanusiaan, sejak era Prasejarah sampai detik ini.

Read More...
  1. Benarkah Banten Provinsi Budaya      

Sampai di sini, masalah pertama yang relevan diajukan adalah mengapa harus ditujukan ke Banten untuk lokus public museum? Jawaban sepertinya mudah, namun diperlukan sejumlah argumen yang ‘masuk akal’.  Pertama, karena Banten sekarang sudah menjadi sebuah provinsi di NKRI berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2000. Dengan dasar hukum itu, ada landasan yuridis formal untuk mengangkat isu public museum sebagai wacana provinsial (tema ‘kebantenan’ misalnya). Mengapa? Karena, tidak dapat disangkal, bahwa pendirian Provinsi Banten didasari oleh semangat cultural value atas kegemilangan era keemasan Kesultanan Banten.

Read More...