Memimpikan Museum Banten Di Era Milenial Part III

  1. Benarkah Banten Provinsi Budaya      

Sampai di sini, masalah pertama yang relevan diajukan adalah mengapa harus ditujukan ke Banten untuk lokus public museum? Jawaban sepertinya mudah, namun diperlukan sejumlah argumen yang ‘masuk akal’.  Pertama, karena Banten sekarang sudah menjadi sebuah provinsi di NKRI berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2000. Dengan dasar hukum itu, ada landasan yuridis formal untuk mengangkat isu public museum sebagai wacana provinsial (tema ‘kebantenan’ misalnya). Mengapa? Karena, tidak dapat disangkal, bahwa pendirian Provinsi Banten didasari oleh semangat cultural value atas kegemilangan era keemasan Kesultanan Banten.

Dengan referensi sejarah itulah Provinsi Banten memiliki alasan fundamental untuk menentukan batas teritorial terutama secara politik administratif. Ini pasti merupakan produk dari upaya ekstrapolasi tapal batas ‘yang dibayangkan’ bekas wilayah Kesultanan Banten; meski sesungguhnya batas-batas itu baru ditentukan pada awal abad XIX sebagai unit administratif Residentie van Bantam. Sudah tentu, penentuan batas itu mengandung segala implikasi sosial dan budaya yang pernah berproses sepanjang sejarah Banten dari masa kesultanan sampai Hindia Belanda.

Dengan begitu, maka secara moral, pengembangan kebudayaan di seluruh Banten mestinya menjadi agenda penting, agar argumentasi sejarah itu bukan sekadar ‘mitos perjuangan’, tetapi juga harus menjadi reperkusi ke masa lampau dan referensi jauh ke depan dalam rangka membangun etos sustainable development. Jika mungkin, dengan perspektif itu, Banten akan mampu memperpendek jarak ‘ketertinggalan’ di bidang pengembangan kebudayaan dari ‘saudara tua’, Provinsi Jawa Barat.

Kalau wacana ini bisa dikategorikan sebagai ‘keniscayaan’, sesungguhnya Museum Negeri Provinsi Banten atau apapun namanya, tidak terlalu sulit dielaborasi, dalam ghiroh museologi modern. Namun ikhtiar itu bergantung kepada visi kedaerahan, apakah masyarakat Banten mampu mengembangkan tindakan global yang kreatif dan inovatif untuk meninggalkan inferioritas; tindakan lokal yang mewarisi sikap sekadar adaptif dan reaktif, lantas ikut hanyut dan menjadi penonton hingar-bingar globalisasi. 

Jika sepakat memilih mentalitas pertama, maka kita sedang berhadapan dengan masalah kedua: mengapa perlu mendirikan museum? Ada tiga alasan yang bisa dijadikan argumen, yaitu rasional-akademis, sosio-kultural dan politik-ekonomi. Secara rasional-akademis, sebuah museum diperlukan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat modern, karena keberadaannya dalam sebuah provinsi, bukan semata-mata untuk menyimpan benda budaya, melainkan juga akan mewujudkan fungsi-fungsi penyebarluasan ilmu pengetahuan dan pelayanan pendidikan masyarakat agar mampu mencermati mentalitas, evolusi kebudayaan dan kemajuan peradaban yang pernah dicapai dari jaman ke jaman.

Secara sosio-kultural, sebuah museum diperlukan karena ia akan mendukung fungsi pengembangan dan pemberdayaan warisan budaya bagi pelestarian dan transfer value, knowledge & symbolic system (karya adiluhung) yang sangat diperlukan bagi reaktualisasi dan reformulasi esensi dan eksistensi ’Mankind Banten’ dalam kerangka sustainable human development. Kepentingananya terletak pada pembangunan self-confidence masyarakat Banten dalam memasuki relasi antarbudaya dan menjelajahi berbagai interaksi sosial pada semua bidang kehidupan.

Terakhir adalah alasan politik ekonomi. Dalam perspektif ini, peran museum diperlukan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya budaya (cultural resources) bagi kepentingan peningkatan ekonomi daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 tentang Museum, khsusnya di dalam Pasal 41 ayat (1), dinyatakan bahwa ”Pengelola Museum, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat memanfaatkan Museum untuk layanan pendidikan, kepentingan sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi, kebudayaan, dan/atau pariwisata”.

Dalam kamus permuseuman, memang dikatakan bahwa museum adalah non-profit permanent institution, tetapi bukankah museum juga otonom dalam mengelola sumberdaya yang menjadi miliknya bagi pelayanan publik semisal: informasi tentang potensi seni, budaya dan bahkan iptek. Maka sebagai suatu destinasi pariwisata, peran museum dengan segala koleksinya sangat signifikan untuk menunjang pengembangan kepariwisataan daerah. Dengan begitu, warisan budaya potensial menjadi sumber pendapatan daerah dan nasional, selain sektor industri dan jasa dan sektor lainnya.

Ketiga alasan itu memberi argumen kuat untuk mendirikan dan mengembangkan public museum di ibukota provinsi, dan membuang jauh prasangka ‘latah’ meniru provinsi lain yang telah lebih dulu memiliki museum. Apa sebabnya? Karena Provinsi Banten sejak semula berangkat dari isu sejarah dan format budaya sendiri. 

Dengan kekayaan budaya yang spesifik di tiap-tiap kabupaten dan kota, jika dikembangkan nanti, bisa jadi, Banten bukan hanya provinsi dalam artian satuan politik administratif belaka, tetapi juga ‘provinsi budaya’ yang mampu memediasi dan mengembangkan potensi-potensi budaya di seluruh Banten. Dengan kerangka pikir itu, maka secara kultural Provinsi Banten akan berbasiskan pada masyarakat dan kebudayaan Banten. Inilah substansi dari spirit of Banten, hak sejarah kita!    . . . bersambung