Memimpikan Museum Banten Di Era Milenial Part I

 1. Darimana memulai ?

Kerusakan, kehilangan dan pencurian benda cagar budaya telah lama mengemuka dalam dunia antiquity Indonesia. Argumen paling sering terdengar karena adanya kecenderungan mentalitas ke arah posesif-irasional untuk bertindak sendiri menangani wujud kebudayaan material.  Gejala psiko-sosiologis, barangkali, tetapi paling sering dipicu faktor sosio-ekonomis, yang semakin menyudutkan kita pada ketidakberdayaan memelihara warisan budaya. Padahal ada kepentingan lebih rasional, yakni pengembangan kebudayaan yang semestinya menjadi ‘dasar filosofis’  pembangunan yang sedang gencar di segala bidang. Semestinya tak harus terjadi dan berulang, karena sudah ada seperangkat ketentuan, dimulai dari UU No. 5 Tahun 1992 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Hanya saja, menjadi ironis ketika mengetahui, sejak rejim kolonial Belanda, Indonesia telah memiliki beberapa instansi yang khusus menangani warisan budaya, baik dalam fungsi riset maupun penyelamatan dan pelestarian. Tetapi, mengapa masih juga terjadi pelanggaran terhadap ketentuan itu? Jawaban, biasanya sangat klasik: karena, baik muatan kognitif maupun yuridis, undang-undang tersebut belum tersosialisasikan!

Bagi kita, terlepas belum seluruhnya dipahami awam, warisan budaya kini menjadi isu pokok kendati belum menjadi yang terpenting, baik di tingkat nasional maupun daerah setelah terjadinya banyak kasus di Indonesia. Sinyalemen seperti itu, juga sudah terjadi di Banten, namun ‘gaung’ nya belum meluas ke tingkat nasional. Apriori, barangkali itu terjadi karena nilai budaya warisan Banten dianggap belum signifikan dibandingkan dengan nilai budaya luar? Atau, mungkin karena justifikasi ilmiah belum mendapat tempat yang khusus di benak para pemangku kepentingan. Tetapi biarlah itu berjalan pada jalur masing-masing, karena pasti, di kalangan masyarakat pada berbagai level sosial selalu ada yang tetap peduli.

Namun sayangnya, sudah delapan tahun regulasi cagar budaya disayahkan, sebagian besar penanganannya belum mencerminkan tuntutan publik: lebih-lebih bagi generasi milenial. Pertanyaannya, mungkinkah semua itu disebabkan karena kegamangan persepsi dan rendahnya apresiasi kita pada nilai-nilai kognitif dan normatif yang terkandung pada cagar budaya? Sementara teknologi digital sudah merambah ke semua sisi kehidupan, lalu bagaimana dengan pengelolaan cagar budaya di sekitar kita, secara alami open air atau sudah tersimpan di museum?  . . . bersambung