Sejumlah orang yang penulis tanya mengenai Cibedug hampir semua balik bertanya dimanakah Cibedug. Sisanya menjawab ngawur.

Cibedug adalah nama sebuah kampung yang masuk dalam wilayah Desa Citorek Barat, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Keterkenalan kampung ini tak dapat dipisahkan dari keberadaan sisa peninggalan zaman megalitik berupa menhir dan punden berundak yang berada dalam satu kompleks yang kini diisolasi dan dinamai situs Lebak Cibedug.

Kesempatan untuk berkunjung ke sana akhirnya datang saat penulis mendapat kepercayaan untuk memimpin pembuatan film dokumenter tentang situs tersebut. Setelah melalui berbagai diskusi penyusunan bahan dan rekrutmen crew produksi, penulis mencoba mendiskusikan persiapan perjalanan ke sana.

Meskipun berada di wilayah Kecamatan Cibeber, namun rute menuju Cibedug ternyata lebih enak ditempuh melalui jalur Pandeglang – Rangkasbitung – Cipanas – Citorek – Cibedug, dibanding menempuh jalur Pandeglang – Bayah – Cibeber – Citorek – Cibedug. Jika dibandingkan dalam hitungan jarak dari Pandeglang, maka rute pertama ini berjarak ± 80 Km sedangkan rute kedua berjarak 2 kali lipatnya. Menghadapi pilihan ini tentu saja kami memilih rute pertama.

Menggunakan 2 buah mobil, kami berangkat kala mentari baru saja menyembul di ufuk timur. Udara pagi Pandeglang yang dingin bersih menerobos masuk jendela pintu mobil yang kami buka lebar. Segar. Begitu pun yang kami rasakan ketika mobil telah berada di rute menuju Cipanas.

Jalanan mulai terasa tidak nyaman ketika kami mulai masuk ke rute perbukitan Cipanas – Citorek. Namun rerimbunan hutan yang tampak hijau yang kadang diselingi oleh areal persawahan luas dalam suasana pedesaan di sepanjang jalanan menuju Cipanas membawa kami pada nuansa yang tidak akan kami peroleh jika berada di kota.

Setelah hampir tiga jam berada di mobil, kami tiba di Desa Citorek Barat. Kami berhenti dan mulai menurunkan ransel serta barang bawaan lainnya. Setelah menitipkan mobil pada penduduk dan mengambil beberapa stock shot kami mulai menyeberangi jembatan gantung pertanda dimulainya rute terberat menuju Cibedug.

Jarak dari Citorek ke Cibedug sebenarnya dekat, sekitar 9 Km. Namun karena Cibedug berada di balik perbukitan, maka rute jalan kaki ini kami rasakan berat. Melewati kebun-kebun tradisional, menyusuri pematang sawah, dan menerobos hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun kami terseok-seok memanggul barang-barang. Sesekali kami mengaso sambil menikmati pemandangan dari atas bukit, menikmati suara kolecer, menyapa penduduk yang berpapasan, memandangi gagahnya elang yang terbang berkeliling mencari mangsa sambil mereguk nira segar yang kami peroleh dari petani yang baru saja memanennya.

Setelah menempuh kurang lebih dua pertiga perjalanan, kami akhirnya sampai di puncak bukit yang dipenuhi pohon-pohon besar. Tak jauh dari situ terdapat sebuah situ (danau). Danau di puncak bukit? Nyatanya memang ada.Andai saja danau itu ditata rapi dan tidak dipenuhi gulma, tentu danau itu akan menjadi pesona tersendiri pengobat kelelahan yang kami rasakan. Namun kami tetap dapat menikmati keeksotikannya, terlebih saat serangga hutan dan binatang lain yang saling bersahutan terdengar bagaikan alunan ragam instrumen orkestra yang harmonis. Di tempat itu kami kembali mengambil beberapa adegan.

Jalur yang kami tempuh setelah danau itu adalah jalan setapak yang menurun. Gerimis yang turun ketika kami beranjak dari danau membuat kami harus menghadapi licinnya jalan setapak menuju Cibedug. Tinggal beberapa saat lagi, namun karena kami tidak ingin terpeleset, sekali lagi kami harus berjalan lambat.

Ketika lamat-lamat kami dengar suara anak kecil di kejauhan rombongan pun tersenyum karena akhirnya kami sampai di Cibedug.

Lingkungan situs Lebak Cibedug menjadi gerbang pertama ke perkampungan. Terletak di sisi sebelah kiri jalan, situs itu tampak asri dan cukup terawat. Umar, kontak kami, yang datang menyongsong segera menyilakan kami beristirahat di pondoknya. Keramahan yang ditawarkannya membuat kami nyaman beristirahat.

Umar yang telah paham maksud kedatangan kami rupanya telah mengagendakan pertemuan kami dengan kasepuhan yang menjadi pemimpin disana. Selepas magrib, kami pun berkesempatan bertatap muka dengan kasepuhan dimaksud. Rupanya beliau sekeluarga telah bersiap menyambut sehingga ketika kami masuk ke pondoknya, mereka telah tampak berkumpul dan segera menyilakan kami untuk duduk.

Kopi panas yang diberi pemanis gula kawung sedikit mengobati dinginnya udara yang kami rasakan. Pak tersenyum mengerti dan membuka percakapan. Kami sampaikan maksud kedatangan kami padanya dengan tak lupa memperkenalkan masing-masing anggota rombongan..

Esok harinya, dengan dipandu langsung oleh Kasepuhan, kami memulai aktivitas utama kami di lokasi situs. Situs yang menjadi obyek film kami memang menakjubkan. Situs ini secara geografis terletak di lereng Pasir Manggu dengan luas areal sekitar 2 hektar. Secara garis besar situs memperlihatkan suatu kompleks bangunan yang terdiri atas 3 bagian halaman, dengan pembagian halaman yang semakin meninggi dari sisi sebelah timur ke barat. Halaman pertama merupakan bagian sebelah timur dan merupakan bagian ruang yang paling rendah dibandingkan dengan halaman kedua dan ketiga. Halaman kedua terletak di bagian tengah, dan halaman ketiga yang merupakan bagian inti terletak di bagian paling barat dan merupakan bagian halaman yang paling tinggi.

Pintu masuk menuju kompleks bangunan ini terletak di sebelah barat, bersisian langsung dengan aliran Kali Cibedug. Jalan masuk ke situs Lebak Cibedug melalui tangga yang terbuat dari susunan batu andesit dan bongkahan batu lempung yang terdiri dari 33 anak tangga. Pada bagian tengah pintu masuk terdapat menhir dengan ukuran besar dalam posisi tegak. Menhir ini adalah satu-satunya menhir terbesar dibandingkan dengan beberapa temuan menhir lainnya yang terdapat di situs ini. Ukuran tinggi menhir adalah 236 sentimeter dengan diameter 336 sentimeter.

Berdasarkan pengamatan bentuk bangunan secara keseluruhan, tampak bahwa kompleks megalitik Lebak Cibeduk merupakan perpaduan bentuk bangun batur-batur punden yang kadangkala dilengkapi dengan menhir, batu datar, dan batu kursi dengan punden berundak sebagai bagian yang paling sakral.

Berdasarkan informasi pustaka disebutkan bahwa tinggalan bangunan megalitik yang tersebar di kawasan Lebak Cibeduk secara lokasional semua tinggalan didirikan tidak jauh dari aliran sungai. Bahan-bahan yang digunakan untuk menyusun bangunan megalitik baik berupa bangunan berundak atau batur punden yang disebut masyarakat lokal dengan isitilah batu tukuh yang hampir semuanya menggunakan dua jenis batuan yaitu batu andesit dan tufa yang berbentuk bongkahan. Kedua jenis bahan batuan itu terdapat pada aliran sungai yang berada tidak jauh dari situs. Para peneliti menarik kesimpulan bahwa bahan untuk pendirian bangunan-bangunan megalitik yang banyak ditemukan di kawasan Lebak Cibeduk diperoleh dari bongkahan-bongkahan yang tersingkap di aliran-aliran sungai yang ada disekitar situs.

Hari-hari kami habiskan di Cibedug tanpa sinyal ponsel. Pun jangan berharap dapat santai menonton acara di stasiun televisi karena meskipun terdapat aliran listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tradisional, alirannya tak dapat memasok listrik yang dibutuhkan peralatan besar seperti televisi. Walau begitu, kami sangat menikmati suasana di sana. Empat hari kami berada di sana dan tak terasa telah sampai saatnya kami kembali ke basecamp produksi film di Pandeglang.

So long Cibedug… semoga kami dapat kembali berkunjung.

]]> http://bantenheritage.org/id/lebak-cibedug-sebuah-catatan-perjalanan/feed/ 1 http://bantenheritage.org/id/budaya/ http://bantenheritage.org/id/budaya/#comments Mon, 19 Oct 2009 06:12:46 +0000 wahyu http://bantenheritage.org/id/?p=82

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa Indonesia.

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial,norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.

Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Unsur-unsur

Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan, antara lain sebagai berikut:

1. Melville J. Herskovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu:
   • alat-alat teknologi
   • sistem ekonomi
   • keluarga
   • kekuasaan politik
2. Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi:
   • sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya
   • organisasi ekonomi
   • alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan (keluarga adalah lembaga pendidikan utama)
   • organisasi kekuatan (politik)

Wujud dan komponen

Wujud

Menurut J.J. Hoenigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga: gagasan, aktivitas, dan artefak.

• Gagasan (Wujud ideal)

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut.

• Aktivitas (tindakan)

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan.

• Artefak (karya)

Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret diantara ketiga wujud kebudayaan.

Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh: wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan (aktivitas) dan karya (artefak) manusia.

Komponen

Berdasarkan wujudnya tersebut, kebudayaan dapat digolongkan atas dua komponen utama:

• Kebudayaan material

Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret. Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi: mangkuk tanah liat, perhisalan, senjata, dan seterusnya. Kebudayaan material juga mencakup barang-barang, seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung pencakar langit, dan mesin cuci.

• Kebudayaan nonmaterial
• Kebudayaan nonmaterial adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional.

Hubungan antara unsur-unsur kebudayaan

Komponen-komponen atau unsur-unsur utama dari kebudayaan antara lain:

Peralatan dan perlengkapan hidup (teknologi)

Teknologi menyangkut cara-cara atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala peralatan dan perlengkapan. Teknologi muncul dalam cara-cara manusia mengorganisasikan masyarakat, dalam cara-cara mengekspresikan rasa keindahan, atau dalam memproduksi hasil-hasil kesenian.

Masyarakat kecil yang berpindah-pindah atau masyarakat pedesaan yang hidup dari pertanian paling sedikit mengenal delapan macam teknologi tradisional (disebut juga sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik), yaitu:

• alat-alat produktif
• senjata
• wadah
• alat-alat menyalakan api
• makanan
• pakaian
• tempat berlindung dan perumahan
• alat-alat transportasi

Sistem mata pencaharian hidup

Perhatian para ilmuwan pada sistem mata pencaharian ini terfokus pada masalah-masalah mata pencaharian tradisional saja, di antaranya:

• berburu dan meramu
• beternak
• bercocok tanam di ladang
• menangkap ikan

Sistem kekerabatan dan organisasi sosial

Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Meyer Fortes mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya. Dalam kajian sosiologi-antropologi, ada beberapa macam kelompok kekerabatan dari yang jumlahnya relatif kecil hingga besar seperti keluarga ambilineal, klan, fatri, dan paroh masyarakat. Di masyarakat umum kita juga mengenal kelompok kekerabatan lain seperti keluarga inti, keluarga luas, keluarga bilateral, dan keluarga unilateral.

Sementara itu, organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri.

Bahasa

Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan (bahasa isyarat), dengan tujuan menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan bicaranya atau orang lain. Melalui bahasa, manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat, dan sekaligus mudah membaurkan dirinya dengan segala bentuk masyarakat.

Bahasa memiliki beberapa fungsi yang dapat dibagi menjadi fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat untuk berekspresi, berkomunikasi, dan alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Sedangkan fungsi bahasa secara khusus adalah untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni (sastra), mempelajari naskah-naskah kuno, dan untuk mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kesenian

Kesenian mengacu pada nilai keindahan (estetika) yang berasal dari ekspresi hasrat manusia akan keindahan yang dinikmati dengan mata ataupun telinga. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan berbagai corak kesenian mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian yang kompleks.

Sistem kepercayaan

Ada kalanya pengetahuan, pemahaman, dan daya tahan fisik manusia dalam menguasai dalam menguasai dan mengungkap rahasia-rahasia alam sangat terbatas. Secara bersamaan, muncul keyakinan akan adanya penguasa tertinggi dari sistem jagad raya ini, yang juga mengendalikan manusia sebagai salah satu bagian jagad raya. Sehubungan dengan itu, baik secara individual maupun hidup bermasyarakat, manusia tidak dapat dilepaskan dari religi atau sistem kepercayaan kepada penguasa alam semesta.

Agama dan sistem kepercayaan lainnya seringkali terintegrasi dengan kebudayaan. Agama (bahasa Inggris: Religion, yang berasar dari bahasa Latin religare, yang berarti “menambatkan”), adalah sebuah unsur kebudayaan yang penting dalam sejarah umat manusia. Dictionary of Philosophy and Religion (Kamus Filosofi dan Agama) mendefinisikan Agama sebagai berikut:

… sebuah institusi dengan keanggotaan yang diakui dan biasa berkumpul bersama untuk beribadah, dan menerima sebuah paket doktrin yang menawarkan hal yang terkait dengan sikap yang harus diambil oleh individu untuk mendapatkan kebahagiaan sejati.^[1]

Agama biasanya memiliki suatu prinsip, seperti “10 Firman” dalam agama Kristen atau “5 rukun Islam” dalam agama Islam. Kadang-kadang agama dilibatkan dalam sistem pemerintahan, seperti misalnya dalam sistem teokrasi. Agama juga mempengaruhi kesenian.

Agama Samawi

Agama Samawi atau agama Abrahamik meliputi Islam, Kristen (Protestan dan Katolik) dan Yahudi.

Agama Yahudi

Yahudi adalah salah satu agama yang —jika tidak disebut sebagai yang pertama— tercatat sebagai agama monotheistik dan salah satu agama tertua yang masih ada sampai sekarang. Nilai-nilai dan sejarah umat Yahudi adalah bagian utama dari agama Ibrahim lainnya, seperti Kristen dan Islam.

Agama Kristen

Kristen adalah salah satu agama penting yang berhasil mengubah wajah kebudayaan Eropa dalam 1.700 tahun terakhir. Pemikiran para filsuf modern pun banyak terpengaruh oleh para filsuf Kristen semacam St. Thomas Aquinas dan Erasmus.

Agama Islam

Agama Islam merupakan agama monotheime/atau monotheistik pertama dan tertua^[rujukan?]. Agama lain merupakan modifikasi manusia dari agama islam^[rujukan?]. kita bisa lihat dari perkembangan agama dari nabi-nabi terdahulu. —> pendapat yang sangat subyektif dan tanpa dukungan fakta yang jelas

Agama Islam telah berhasil merubah cara pandang orang-orang eropa terhadap kebudayaan, seperti ilmu-ilmu fisika, matematika, biologi, kimia dan lain-lain^[rujukan?] oleh para fislsuf barat yang kemudian hal itu diubah dan diakui oleh orang-orang eropa bahwa hal itu merupakan hasil karya orang eropa asli, Terutama oleh kalangan para filsafat.^[rujukan?] Sementara itu, nilai dan norma agama Islam banyak mempengaruhi kebudayaan Timur Tengah dan Afrika Utara, dan juga sebagian wilayah Asia Tenggara.

Filosofi dan Agama dari Timur

Filosopi dan Agama seringkali saling terkait satu sama lain pada kebudayaan Asia. Agama dan filosofi di Asia kebanyakan berasal dari India dan China dan menyebar disepanjang benua Asia melalui difusi kebudayaan dan migrasi.

Hinduisme adalah sumber dari Buddhisme, cabang Mahāyāna yang menyebar di sepanjang utara dan timur India sampai Tibet, China, Mongolia, Jepang dan Korea dan China selatan sampai Vietnam. Theravāda Buddhisme menyebar di sekitar Asia Tenggara, termasuk Sri Lanka, bagian barat laut China, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Thailand.

Agama Hindu dari India, mengajarkan pentingnya elemen nonmateri sementara sebuah pemikiran India lainnya, Carvaka, menekankan untuk mencari kenikmatan di dunia.

Konghucu dan Taoisme, dua filosofi yang berasal dari Cina, mempengaruhi baik religi, seni, politik, maupun tradisi filosofi di seluruh Asia.

Pada abad ke-20, di kedua negara berpenduduk paling padat se-Asia, dua aliran filosofi politik tercipta. Mahatma Gandhi memberikan pengertian baru tentang Ahimsa, inti dari kepercayaan Hindu maupun Jaina, dan memberikan definisi baru tentang konsep antikekerasan dan antiperang. Pada periode yang sama, filosofi komunisme Mao Zedong menjadi sistem kepercayaan sekuler yang sangat kuat di China.

Agama tradisional

Agama tradisional, atau terkadang disebut sebagai “agama nenek moyang”, dianut oleh sebagian suku pedalaman di Asia, Afrika, dan Amerika. Pengaruh bereka cukup besar; mungkin bisa dianggap telah menyerap kedalam kebudayaan atau bahkan menjadi agama negara, seperti misalnya agama Shinto. Seperti kebanyakan agama lainnya, agama tradisional menjawab kebutuhan rohani manusia akan ketentraman hati di saat bermasalah, tertimpa musibah, tertimpa musibah dan menyediakan ritual yang ditujukan untuk kebahagiaan manusia itu sendiri.

“American Dream”

American Dream, atau “mimpi orang Amerika” dalam bahasa Indonesia, adalah sebuah kepercayaan, yang dipercayai oleh banyak orang di Amerika Serikat. Mereka percaya, melalui kerja keras, pengorbanan, dan kebulatan tekad, tanpa memedulikan status sosial, seseorang dapat mendapatkan kehidupan yang lebih baik. ^[2] Gagasan ini berakar dari sebuah keyakinan bahwa Amerika Serikat adalah sebuah “kota di atas bukit” (atau city upon a hill”), “cahaya untuk negara-negara” (“a light unto the nations”),^[3] yang memiliki nilai dan kekayaan yang telah ada sejak kedatangan para penjelajah Eropa sampai generasi berikutnya.

Pernikahan

Agama sering kali mempengaruhi pernikahan dan perilaku seksual. Kebanyakan gereja Kristen memberikan pemberkatan kepada pasangan yang menikah; gereja biasanya memasukkan acara pengucapan janji pernikahan di hadapan tamu, sebagai bukti bahwa komunitas tersebut menerima pernikahan mereka. Umat Kristen juga melihat hubungan antara Yesus Kristus dengan gerejanya. Gereja Katolik Roma mempercayai bahwa sebuah perceraian adalah salah, dan orang yang bercerai tidak dapat dinikahkan kembali di gereja. Sementara Agama Islam memandang pernikahan sebagai suatu kewajiban. Islam menganjurkan untuk tidak melakukan perceraian, namun memperbolehkannya.

Sistem ilmu dan pengetahuan

Secara sederhana, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan-harapan. Pengetahuan dimiliki oleh semua suku bangsa di dunia. Mereka memperoleh pengetahuan melalui pengalaman, intuisi, wahyu, dan berpikir menurut logika, atau percobaan-percobaan yang bersifat empiris (trial and error).

Sistem pengetahuan tersebut dikelompokkan menjadi:

• pengetahuan tentang alam
• pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan dan hewan di sekitarnya
• pengetahuan tentang tubuh manusia, pengetahuan tentang sifat dan tingkah laku sesama manusia
• pengetahuan tentang ruang dan waktu

Perubahan sosial budaya

Perubahan sosial budaya dapat terjadi bila sebuah kebudayaan melakukan kontak dengan kebudayaan asing.

Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan.

Ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi perubahan sosial:

1. tekanan kerja dalam masyarakat
2. keefektifan komunikasi
3. perubahan lingkungan alam.

Perubahan budaya juga dapat timbul akibat timbulnya perubahan lingkungan masyarakat, penemuan baru, dan kontak dengan kebudayaan lain. Sebagai contoh, berakhirnya zaman es berujung pada ditemukannya sistem pertanian, dan kemudian memancing inovasi-inovasi baru lainnya dalam kebudayaan.

Penetrasi kebudayaan

Yang dimaksud dengan penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara:

Penetrasi damai (penetration pasifique)

Masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. Misalnya, masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia^[rujukan?]. Penerimaan kedua macam kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik, tetapi memperkaya khasanah budaya masyarakat setempat. Pengaruh kedua kebudayaan ini pun tidak mengakibatkan hilangnya unsur-unsur asli budaya masyarakat.
Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan Akulturasi, Asimilasi, atau Sintesis. Akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Contohnya, bentuk bangunan Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dan kebudayaan India. Asimilasi adalah bercampurnya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru. Sedangkan Sintesis adalah bercampurnya dua kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang sangat berbeda dengan kebudayaan asli.

Penetrasi kekerasan (penetration violante)

Masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. Contohnya, masuknya kebudayaan Barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat^[rujukan?].

Cara pandang terhadap kebudayaan

Kebudayaan sebagai peradaban

Saat ini, kebanyakan orang memahami gagasan “budaya” yang dikembangkan di Eropa pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Gagasan tentang “budaya” ini merefleksikan adanya ketidakseimbangan antara kekuatan Eropa dan kekuatan daerah-daerah yang dijajahnya. Mereka menganggap ‘kebudayaan’ sebagai “peradaban” sebagai lawan kata dari “alam“. Menurut cara pikir ini, kebudayaan satu dengan kebudayaan lain dapat diperbandingkan; salah satu kebudayaan pasti lebih tinggi dari kebudayaan lainnya.

Pada prakteknya, kata kebudayaan merujuk pada benda-benda dan aktivitas yang “elit” seperti misalnya memakai baju yang berkelas, fine art, atau mendengarkan musik klasik, sementara kata berkebudayaan digunakan untuk menggambarkan orang yang mengetahui, dan mengambil bagian, dari aktivitas-aktivitas di atas. Sebagai contoh, jika seseorang berpendendapat bahwa musik klasik adalah musik yang “berkelas”, elit, dan bercita rasa seni, sementara musik tradisional dianggap sebagai musik yang kampungan dan ketinggalan zaman, maka timbul anggapan bahwa ia adalah orang yang sudah “berkebudayaan”.

Orang yang menggunakan kata “kebudayaan” dengan cara ini tidak percaya ada kebudayaan lain yang eksis; mereka percaya bahwa kebudayaan hanya ada satu dan menjadi tolak ukur norma dan nilai di seluruh dunia. Menurut cara pandang ini, seseorang yang memiliki kebiasaan yang berbeda dengan mereka yang “berkebudayaan” disebut sebagai orang yang “tidak berkebudayaan”; bukan sebagai orang “dari kebudayaan yang lain.” Orang yang “tidak berkebudayaan” dikatakan lebih “alam,” dan para pengamat seringkali mempertahankan elemen dari kebudayaan tingkat tinggi (high culture) untuk menekan pemikiran “manusia alami” (human nature)

Sejak abad ke-18, beberapa kritik sosial telah menerima adanya perbedaan antara berkebudayaan dan tidak berkebudayaan, tetapi perbandingan itu -berkebudayaan dan tidak berkebudayaan- dapat menekan interpretasi perbaikan dan interpretasi pengalaman sebagai perkembangan yang merusak dan “tidak alami” yang mengaburkan dan menyimpangkan sifat dasar manusia. Dalam hal ini, musik tradisional (yang diciptakan oleh masyarakat kelas pekerja) dianggap mengekspresikan “jalan hidup yang alami” (natural way of life), dan musik klasik sebagai suatu kemunduran dan kemerosotan.

Saat ini kebanyak ilmuwan sosial menolak untuk memperbandingkan antara kebudayaan dengan alam dan konsep monadik yang pernah berlaku. Mereka menganggap bahwa kebudayaan yang sebelumnya dianggap “tidak elit” dan “kebudayaan elit” adalah sama – masing-masing masyarakat memiliki kebudayaan yang tidak dapat diperbandingkan. Pengamat sosial membedakan beberapa kebudayaan sebagai kultur populer (popular culture) atau pop kultur, yang berarti barang atau aktivitas yang diproduksi dan dikonsumsi oleh banyak orang.

Kebudayaan sebagai “sudut pandang umum”

Selama Era Romantis, para cendekiawan di Jerman, khususnya mereka yang peduli terhadap gerakan nasionalisme – seperti misalnya perjuangan nasionalis untuk menyatukan Jerman, dan perjuangan nasionalis dari etnis minoritas melawan Kekaisaran Austria-Hongaria – mengembangkan sebuah gagasan kebudayaan dalam “sudut pandang umum”. Pemikiran ini menganggap suatu budaya dengan budaya lainnya memiliki perbedaan dan kekhasan masing-masing. Karenanya, budaya tidak dapat diperbandingkan. Meskipun begitu, gagasan ini masih mengakui adanya pemisahan antara “berkebudayaan” dengan “tidak berkebudayaan” atau kebudayaan “primitif.”

Pada akhir abad ke-19, para ahli antropologi telah memakai kata kebudayaan dengan definisi yang lebih luas. Bertolak dari teori evolusi, mereka mengasumsikan bahwa setiap manusia tumbuh dan berevolusi bersama, dan dari evolusi itulah tercipta kebudayaan.

Pada tahun 50-an, subkebudayaan – kelompok dengan perilaku yang sedikit berbeda dari kebudayaan induknya – mulai dijadikan subyek penelitian oleh para ahli sosiologi. Pada abad ini pula, terjadi popularisasi ide kebudayaan perusahaan – perbedaan dan bakat dalam konteks pekerja organisasi atau tempat bekerja.

Kebudayaan sebagai mekanisme stabilisasi

Teori-teori yang ada saat ini menganggap bahwa (suatu) kebudayaan adalah sebuah produk dari stabilisasi yang melekat dalam tekanan evolusi menuju kebersamaan dan kesadaran bersama dalam suatu masyarakat, atau biasa disebut dengan tribalisme.

Kebudayaan di antara masyarakat

Sebuah kebudayaan besar biasanya memiliki sub-kebudayaan (atau biasa disebut sub-kultur), yaitu sebuah kebudayaan yang memiliki sedikit perbedaan dalam hal perilaku dan kepercayaan dari kebudayaan induknya. Munculnya sub-kultur disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena perbedaan umur, ras, etnisitas, kelas, aesthetik, agama, pekerjaan, pandangan politik dan gender,

Ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat ketika berhadapan dengan imigran dan kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan asli. Cara yang dipilih masyarakat tergantung pada seberapa besar perbedaan kebudayaan induk dengan kebudayaan minoritas, seberapa banyak imigran yang datang, watak dari penduduk asli, keefektifan dan keintensifan komunikasi antar budaya, dan tipe pemerintahan yang berkuasa.

• Monokulturalisme: Pemerintah mengusahakan terjadinya asimilasi kebudayaan sehingga masyarakat yang berbeda kebudayaan menjadi satu dan saling bekerja sama.

• Leitkultur (kebudayaan inti): Sebuah model yang dikembangkan oleh Bassam Tibi di Jerman. Dalam Leitkultur, kelompok minoritas dapat menjaga dan mengembangkan kebudayaannya sendiri, tanpa bertentangan dengan kebudayaan induk yang ada dalam masyarakat asli.

• Melting Pot: Kebudayaan imigran/asing berbaur dan bergabung dengan kebudayaan asli tanpa campur tangan pemerintah.

• Multikulturalisme: Sebuah kebijakan yang mengharuskan imigran dan kelompok minoritas untuk menjaga kebudayaan mereka masing-masing dan berinteraksi secara damai dengan kebudayaan induk.

Kebudayaan menurut wilayah

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, hubungan dan saling keterkaitan kebudayaan-kebudayaan di dunia saat ini sangat tinggi. Selain kemajuan teknologi dan informasi, hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, migrasi, dan agama.

Afrika

Beberapa kebudayaan di benua Afrika terbentuk melalui penjajahan Eropa, seperti kebudayaan Sub-Sahara. Sementara itu, wilayah Afrika Utara lebih banyak terpengaruh oleh kebudayaan Arab dan Islam.

an di benua Amerika dipengaruhi oleh suku-suku Asli benua Amerika; orang-orang dari Afrika (terutama di Amerika Serikat), dan para imigran Eropa terutama Spanyol, Inggris, Perancis, Portugis, Jerman, dan Belanda.

Asia

Asia memiliki berbagai kebudayaan yang berbeda satu sama lain, meskipun begitu, beberapa dari kebudayaan tersebut memiliki pengaruh yang menonjol terhadap kebudayaan lain, seperti misalnya pengaruh kebudayaan Tiongkok kepada kebudayaan Jepang, Korea, dan Vietnam. Dalam bidang agama, agama Budha dan Taoisme banyak mempengaruhi kebudayaan di Asia Timur. Selain kedua Agama tersebut, norma dan nilai Agama Islam juga turut mempengaruhi kebudayaan terutama di wilayah Asia Selatan dan tenggara.

Australia

Kebanyakan budaya di Australia masa kini berakar dari kebudayaan Eropa dan Amerika. Kebudayaan Eropa dan Amerika tersebut kemudian dikembangkan dan disesuaikan dengan lingkungan benua Australia, serta diintegrasikan dengan kebudayaan penduduk asli benua Australia, Aborigin.

Eropa

Kebudayaan Eropa banyak terpengaruh oleh kebudayaan negara-negara yang pernah dijajahnya. Kebudayaan ini dikenal juga dengan sebutan “kebudayaan barat“. Kebudayaan ini telah diserap oleh banyak kebudayaan, hal ini terbukti dengan banyaknya pengguna bahasa Inggris dan bahasa Eropa lainnya di seluruh dunia. Selain dipengaruhi oleh kebudayaan negara yang pernah dijajah, kebudayaan ini juga dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani kuno, Romawi kuno, dan agama Kristen, meskipun kepercayaan akan agama banyak mengalami kemunduran beberapa tahun ini.

Timur Tengah dan Afrika Utara

Kebudayaan didaerah Timur Tengah dan Afrika Utara saat ini kebanyakan sangat dipengaruhi oleh nilai dan norma agama Islam, meskipun tidak hanya agama Islam yang berkembang di daerah ini.

Referensi

1. Arnold, Matthew. 1869. Culture and Anarchy. New York: Macmillan. Third edition, 1882, available online. Retrieved: 2006-06-28.
2. Barzilai, Gad. 2003. Communities and Law: Politics and Cultures of Legahkjkjl Identities. University of Michigan Press.
3. Boritt, Gabor S. 1994. Lincoln and the Economics of the American Dream. University of Illinois Press. ISBN 978-0-252-06445-6.
4. Bourdieu, Pierre. 1977. Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-29164-4
5. Cohen, Anthony P. 1985. The Symbolic Construction of Community. Routledge: New York,
6. Dawkiins, R. 1982. The Extended Phenotype: The Long Reach of the Gene. Paperback ed., 1999. Oxford Paperbacks. ISBN 978-0-19-288051-2
7. Forsberg, A. Definitions of culture CCSF Cultural Geography course notes. Retrieved: 2006-06-29.

8. Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York. ISBN 978-0-465-09719-7.1957. “Ritual and Social Change: A Javanese Example”, American Anthropologist, Vol. 59, No. 1.

1. Goodall, J. 1986. The Chimpanzees of Gombe: Patterns of Behavior. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press. ISBN 978-0-674-11649-8
2. Hoult, T. F., ed. 1969. Dictionary of Modern Sociology. Totowa, New Jersey, United States: Littlefield, Adams & Co.
3. Jary, D. and J. Jary. 1991. The HarperCollins Dictionary of Sociology. New York: HarperCollins. ISBN 0-06-271543-7
4. Keiser, R. Lincoln 1969. The Vice Lords: Warriors of the Streets. Holt, Rinehart, and Winston. ISBN 978-0-03-080361-1.
5. Kroeber, A. L. and C. Kluckhohn, 1952. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. Cambridge, MA: Peabody Museum
6. Kim, Uichol (2001). “Culture, science and indigenous psychologies: An integrated analysis.” In D. Matsumoto (Ed.), Handbook of culture and psychology. Oxford: Oxford University Press
7. Middleton, R. 1990. Studying Popular Music. Philadelphia: Open University Press. ISBN 978-0-335-15275-9.
8. Rhoads, Kelton. 2006. The Culture Variable in the Influence Equation.
9. Tylor, E.B. 1974. Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, and custom. New York: Gordon Press. First published in 1871. ISBN 978-0-87968-091-6
10. O’Neil, D. 2006. Cultural Anthropology Tutorials, Behavioral Sciences Department, Palomar College, San Marco, California. Retrieved: 2006-07-10.
11. Reagan, Ronald. “Final Radio Address to the Nation”, January 14, 1989. Retrieved June 3, 2006.

20. Reese, W.L. 1980. Dictionary of Philosophy and Religion: Eastern and Western Thought. New Jersey U.S., Sussex, U.K: Humanities Press.

21. UNESCO. 2002. Universal Declaration on Cultural Diversity, issued on International Mother Language Day, February 21, 2002. Retrieved: 2006-06-23.

22. White, L. 1949. The Science of Culture: A study of man and civilization. New York: Farrar, Straus and Giroux.

23. Wilson, Edward O. (1998). Consilience: The Unity of Knowledge. Vintage: New York. ISBN 978-0-679-768

Tulisan bersumber dari: http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya; 191009;1309

]]> http://bantenheritage.org/id/budaya/feed/ 1 http://bantenheritage.org/id/pengembangan-sumberdaya-kultural-banten-dan-aplikasinya/ http://bantenheritage.org/id/pengembangan-sumberdaya-kultural-banten-dan-aplikasinya/#comments Mon, 19 Oct 2009 06:05:18 +0000 wahyu http://bantenheritage.org/id/?p=79

Oleh:

Prof. DR. H. Hasan Muarif Ambary

(Pusat Penelitian Arkeologi Nasional)

I. LATAR BELAKANG

Banyak negara berhasil memberlakukan peraturan perundangan untuk melindungi peninggalan sejarah dan purbakala yang terdapat di negara-negara bersangkutan. Berbagai upaya dan usaha yang dilakukan secara sungguhsungguh serta secara sadar pula, didasari oleh premis bahwa peninggalan-peninggalan masa lalu, baik yang berasal dari kurun pra sejarah maupun sejarah, merupakan salah satu sumberdaya nasional yang tidak dapat dibaharui.

Motif-motif penyelenggaraan kegiatan konservasi yang menyerap keuangan, waktu dan tenaga yang tidak kecil itu, didasarkan pada sejumlah kepentingan, seperti: (a) kemanusiaan, (b) ilmiah, dan (c) praktikal. Pengenalan secara mendasar terhadap budaya masa lalu, akan ikut menentukan atau memaparkan identiti, kepribadian, kesatuan dan persatuan nasional. Motif penting lainnya, juga tak kalah penting nilainya, ialah bahwa upaya dan usaha tersebut dapat ikut memacu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang andal, melalui sektor pariwisata atau pelancongan baik yang berlingkup nusantara (nasional) ataupun mancanegara (internasional).

Telah terbukti pula, bahwa objek-objek wisata budaya seperti di Tetihuacan (Mexico), Persepolis (Iran) atau Williamsburgh (AS), melalaui pengelolaan yang optimum menghasilkan ratusan juta dolar sebagai hasil negara maupun penerimaan-penerimaan tak langsung lainnya pada setiap tahunnya (Sharer & Ashmore, 1979: 554-555). Pemerintah, rakyat dan para pakar Indonesia mengalami dan memiliki sejarah dan pengalaman yang cukup panjang mengenai masalah pemeliharaan dan perlindungan peninggalan-peninggalan sejarah dan purbakala. Tetapi tampak jelas dalam hal keupayaan memanfaatkan potensi dari warisan budaya nasional, masih merupakan pengalaman yang baru.

Di masa lalu, pemanfaatan potensi warisan budaya nasional, tampak berkembang melalui beberapa alur, sampai dicapainya tahap pembangunan yang mantap dewasa ini. Aluralur tersebut yaitu:

1. Pemanfaatan secara alamiah; tahapan dimana potensi-potensi warisan budaya nasional termanfaatkan secara sederhana, sangat kurang koordinasi, dan pada umumnya pengunjung adalah para peziarah, pengunjung yang sengaja datang, maupun pengunjung untuk sesuatu keperluan lain, misalnya para pakar/pecinta bidang seni area, arsitektur, agama, sejarah, arkeologi, lingkungan alam dan sebagainya. Selain para pakar, pengunjung kelompok lainnya, nyaris tak dibekali informasi apapun yang dianggap memadai mengenai objek yang mereka kunjungi. Pada tahap ini para pengunjung belum dikenai biaya tanda masuk dan jika pun ada, nilainya rendah.

2. Tahap awal kooordinasi; pada tahap ini mulai ditandai adanya promosi peninggalan sejarah dan purbakala (warisan budaya nasional) yang lebih ditekankan semata pada upaya-upaya pelestarian, partisipasi dan pencarian hasil keuangan. Dalam tahap ini, bila ternyata tujuan utama sebagian besar telah tercapai, baru dilanjutkan upaya-upaya pemanfaatannya, termasuk pengembangan bagi sektor kepariwisataan. Pemanfaatan secara sengaja dan terkoordinasi merupakan hal kedua dan berikut serta lebih bersifat pelanjutan tradisi pemanfaatan sebelumnya. Pada tahap ini, pengunjung objek pelancong mulai diarahkan dan dikenai biaya tanda masuk. Beberapa kemudahan umum mulai ditimbulkan.

3. Tahap pemanfaatan koordinasi; pada tahap ini, kegiatan, tujuan dan sasaran ilmiah maupun pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala terus berlangsung, tetapi secara serentak, dan sengaja dilakukan, langkah koordinasi pemanfaatannya. Para pengunjung mulai diatur, dikendalikan dan diawasi, serta dikenal biaya tanda masuk yang rasional bersamaan dengan dibangunnya pula berbagai sarana umum (public ultilities) sebagai pendukung demi kemudahan dan kenyamanan. Kemudahan mulai dikelas-kelaskan, mulai dari yang paling sederhana dan murah sampai yang paling mahal dan mewah. Namun pada tahap ini, promosi masih diarahkan pada “product” dan bukan “kecenderungan pasar “, walau usaha ke arah itu sudah dimulai.

Penelitian, pemeliharaan, dan restorasi peninggalan sejarah dan purbakala di Tapak Banten Lama, merupakan peleburan yang menyerap tenaga, waktu dan keuangan serta kepakaran yang tidak kecil.

Corak khusus nilai serta posisinya dalam alur sejarah lokal maupun nasional, menyebabkan Tapak Banten Lama (BL) dikunjungi oleh berbagai kalangan dengan penerapan yang cukup tinggi. Sementara itu pula, masih harus dikeluarkan perbelanjaan bagi penelitian, pemeliharaan, pengamanan, perlindungan dan pemugaran.

Sungguh disadari bahwa setiap upaya mobilisasi dan realisasi keuangan, sebaliknya harus menghasilkan nilai tambah dan kemanfaatan seluas-luasnya, baik segi ilmiah maupun praktik. Suatu proses panjang telah dilalui oleh masyarakat dan budaya Banten Lama, sejak kawasan ini tumbuh dan berkembang menjadi pusat ‘tamaddun’ berciri Islam pada masanya sampai kemudian lenyap dari panggung sejarah, menjadi puing-puing dan tradisi yang kurang diperhitungkan. Anggapan-anggapan dasar itulah, yang kemudian menjadi pendorong kuat untuk berupaya secara maksimal, agar Tapak BL yang memiliki potensi sumberdaya kultural, berupaya meningkatkan sektor ekonomi bagi penduduk/ masyarakat daerah maupun nasional. Tentunya pula, harus dihindari dengan sungguh-sungguh, rancangan negatif yang dapat mencemari nilai dan tradisi masyarakat Banten yang sangat kuat pegangan agamanya.

Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat RI N0. 111MPRI1988, tanggal 9 Maret 1988), yang kemudian menjadi program kerja Kabinet Pembangunan V, secara tegas dan jelas mengamanatkan:

“Tradisi dan peninggalan sejarah yang memberi corak khas kepada kebudayaan bangsa serta hasil-hasil pembangunan dan yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan dan kemanfaatan nasional perlu dipelihara dan dibina untuk menumbuhkan kesadaran sejarah, semangat perjuangan dan cinta tanah air serta memelihara kelestarian dan kesinambungan pembangunan bangsa”

“… sejarah dengan itu perlu terus ditingkatkan kemampuan daerah untuk membangun antara lain dengan menghimpun secara wajar, tertib termasuk penggalian sumber keuangan yang baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.”

“Pembangunan kepariwisataan dilanjutkan dan ditingkatkan dengan mengembangkan, mendaya gunakan sumber dan potensi kepariwisataan nasional menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan, untuk memperbesar penerimaan devisa, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, terutama bagi masyarakat setempat, mendorong pembangunan daerah serta …”

“Usaha pembinaan dan pengembangan kepariwisataan negeri ditujukan pula untuk meningkatkan kuantitas kebudayaan bangsa, memperkenalkan kekayaan peninggalan sejarah serta … “

“Dalam pembangunan kepariwisataan harus dijaga tetap terpeliharanya kepribadian bangsa serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. Kepariwisataan perlu ditata secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan sektor lain yang terkait …”

“Pengembangan pariwisata Nusantara dilaksanakan sejalan dengan upaya memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa, serta menanamkan jiwa, semangat dan nilai-nilai luhur bangsa ….”

“Dayatarik Indonesia sebagai negara tujuan wisata mancanegara perlu ditingkatkan melalui upaya pemeliharaan benda khazanah bersejarah yang menggambarkan ketinggian budaya dan kebesaran bangsa ….”

Dalam kerangka pemikiran itulah maka pemerintah daerah masyarakat Dati II Kabupaten Serang dan Banten Lama bertekad sepenuhnya untuk berupaya secara maksimum/optimum agar sumberdaya kultural BL yang amat potensial itu, dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi yang andal, memiliki kemanfaatan nasional dan membantu peningkatan kuantiti budaya/nilai/tradisi baik dalam cakupan daerah maupun nasional.

Pengkaitan program pengembangan Tapak BL terhadap pembinaan dan pengembangan potensi-potensi kepariwisataan nasional, secara lebih teknik lagi, memiliki sejumlah manfaat dan pemenuhan beberapa sektor keperluan hidup, yakni:

1. memperluas kesempatan berusaha, misalnya dalam bidang perhotelan, makanan dan minuman (food and beverages) atau rumah makan (restaurant), biro perjalanan, pramuwisata, pengembangan prasarana / sarana rekreasi / artshop / pusat perbelanjaan, pendorongan penghidupan kelompok-kelompok kesenian dan sebagainya.

2. memperluas lapangan kerja, yakni terserapnya angkatan / tenaga kerja antara lain ke dalam bidang-bidang usaha tersebut di atas.

3. meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, khususnya pada masyarakat dan pemerintah setempat, baik melalui pendapatan langsung (pajak-pajak / retribusi dan lain-lain) maupun yang tak langsung.

4. mendorong pelestarian dan pengembangan budaya dan peninggalan sejarah dengan perkataan lain meningkatkan kuantiti budaya daerah l nasional.

5. mendorong terpeliharanya lingkungan hidup , yaitu termasuk kedalamnya usaha-usaha pembuatan taman-taman , penghijauan restrukturisasi tata-ruang dan sebagainya , sebagai tindak lanjut untuk menambah daya tarik objek-objek pelancongan.

6. mendorong pertumbuhan dan peningkatan pembangunan sektor-sektor lainnya sebagai akibat yang logikal untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para pelawat serta komuniti di sekitar objek-objek pelancongan.

7. memperluas kawasan Nusantara, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta menumbuhkan rasa cinta tanah air, penghargaan dan Baling pengertian regional maupun internasional.

8. pada akhirnya objek-objek pelancongan (termasuk objek pelancongan budaya) terdorong untuk dapat membiayai dirinya sendiri, baik bagi kepentingan pengamanan, pemeliharaan, konservasi maupun restorasi, dan sebagainya.

Saling berpengaruh dan berkaitan di antara pembinaan dan pengembangan potensi kesejarahan dan kepurbakalaan di satu sisi, serta pembinaan dan pengembangan kepariwisataan pada sisi yang lain, telah terbukti memberikan nilai tambah, baik secara lokal maupun nasional, seperti telah diperlihatkan melalui pengelolaan terpadu di beberapa negara lain. Nilai tambah tersebut, baik berupa devisa yang semakin meningkat, maupun dalam sektor-sektor kehidupan di sekitar objek-objek pelancongan yang dikelola.

II. POTENSI WISATA BUDAYA WILAYAH BANTEN

A. Geografi

Tapak Banten Lama (BL) terletak ± 10 km di sebelah baratlaut kota Serang, Jawa Barat atau pada koordinat/kedudukan 105°07′ -106°22′ BT dan OS°20′ – 06°21′ LS. Penduduk yang sekarang menghuni kawasan BL tersebar pada kawasan-kawasan seluas ± 800 Ha, yang secara fisiografis merupakan dataran pantai, relatif rata, berketinggian rata-rata 6,0 meter di atas muka laut, dengan kemiringan kurang dari 8%.

Pada saat ini, jaringan jalan serta sarana transportasi dari BL, serta prasarana/sarana pendukung lainnya sudah sangat memadai. Perkembangan ini diikuti oleh perkembangan sektor ekonomi, yang antara lain diperlihatkan oleh kenaikan pendapatan perkapita lebih dari Rp, 241.000,- pada setiap bulannya. Cabang-cabang mata pencarian penduduk meliputi antara lain: bertani, nelayan, pertukangan, perdagangan, jasa angkutan, pegawai negeri, guru, anggota ABRI dan sebagainya. Angka penghasilan perkapita per bulan diatas merupakan angka umum yang dapat dicapai oleh para petani.

Banten Lama dl masa lalu bermula dari desa nelayan pada kurun logam awal (perundingan/ earlymetal-stage), kemudian menjadi salah satu pelabuhan kerajaan Sunda, sampai akhirnya menjadi salah satu pusat tamaddun Islam yang amat menonjol tidak hanya di Nusantara, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Tentu saja dengan dukungan sejumlah faktor sumberdaya, maka Banten Lama pada abad XVI-XVII menjadi salah satu bandar ramai yang penting di Asia Tenggara. Pada masanya pula, bandar ini dihuni oleh penduduk jauh lebih padat daripada penduduk kota-kota besar Eropa dalam kurun waktu yang setingkat.

Bukti-bukti kejayaan yang pernah dialami oleh Kesultanan Banten, kini tersebar hampir merata di seluruh Banten Lama. Bukti-bukti tersebut antara lain berbentuk tapak, monumen, artefak dan tradisi, baik yang telah runtuh atau rusak, setengah kekal dan yang masih kekal. Keseluruhannya itu merupakan sumberdaya kultural potensial, yang dapat terus dikembangkan pemanfaatannya bagi kepentingan umum seluas-luasnya, termasuk sebagai pendorong kegiatan ekonomi yang andal.

B. Data Objektif dan Nilai Tambah

1. Di Banten Lama sampai saat ini masih dijumpai berlangsungnya berbagai sisa tradisi masa lalu, yang karena faktor waktu, beberapa diantaranya, secara logik tentu tidak kekal lagi, dalam arti kata bahwa tradisi-tradisi tersebut dianggap mengalami perubahan, penyusutan, penambahan ataupun penyesuaian, baik secara kuantitatif ataupun kualitatif

Secara umum, seluruh sisa tradisi tersebut dapat memperkaya dan meningkatkan ketahanan kita dalam bidang kebudayaan, sekaligus turut mewamai keseragaman unsur budaya dalam konteks/sistem budaya Indonesia yang total. Selain sisa tradisi, di Banten Lama juga tersebar sisa-sisa budaya masa lalu, yang pada umumnya berkaitan dengan puncakpuncak kejayaan dan kewujudan Kesultanan Banten, antara lain meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, peraticangan, pembangunan dan teknolgi.

Sebahagian besar dari peninggalan tersebut, berciri Islam begitu kuat. Peninggalan-peninggalan yang dapat disaksikan sampai sekarang antara lain: benteng/istana Surosowan, Keraton Kaibon, Mesjid Agung, Meriam Ki Amuk, instalasi penjernihan/ penampungan air Tasik Ardi dan pengindelan, menara dan mihrab Mesjid Pecinan Tinggi, Vihara Budha (Klenteng Cina), Benteng Speelwijk, Pelabuhan Karangantu dan sebagainya, serta belum termasuk peninggalan di Kasunyatan, Sunan Mas, Odel dan seterusnya.

Itu pun belum terhitung bukti-bukti kompleks tapak kehidupan masyarakat Banten dalam teknologi peralatan, seperti tampak buktinya di Panjunan (teknologi gerabah), Sukadiri (teknologi logam), Pamarican (pengolahan komoditas). Sebahagian kemampuan teknikal masyarakat Banten di masa lalu, disajikan pada ruang-ruang pamer Museum Banten Lama, Museum Negeri Jawa Barat, Museum Nasional (Jakarta), Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Jakarta), serta berbagai tempat lain termasuk di luar negeri.

Nilai penting budaya Banten, mungkin sulit diabstraksikan secara sederhana, tetapi setidaknya, dari Banten telah dihasilkan lebih dari 50 tesis sarjana (S1), 1 tesis magister (S2) dan 3 disertasi doktor falsafah (S3), serta tak terhitung lagi laporan dan himpunan naskah seminar dengan topik permasalahan Banten.

2. ”Inisiatif Bersejarah” dari Pemerintah Daerah Tk.II Kabupaten Serang pada tahun 1964, yang menginginkan pengungkapan dan penjelasan terperinci dan ilmiah dari pada ahli mengenai sejarah Banten. Selanjutnya, berawal dari Seminar Sejarah Banten (1963), berlanjut dengan dibentuknya Komando Purbakala, yang bertugas merawat dan memperbaiki seluruh peninggalan keraton. Fase berikutnya dalam kurun waktu 25 tahun sesudahnya, Pemda Tk. II Kabupaten Serang, senantiasa lekat dan terlibat terhadap permasalahan perkembangan pengelolaan arkeologi dan sejarah Banten.

Selama hampir 25 tahun itu pula (196415-1990) terjadi `boom’ kegiatan pembangunan di kawasan Banten Lama, menjangkau hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk pembinaan, pengembangan, penelitian dan pelestarian segi kesejarahan dan kepurbakalaannya. Tentu harus dimasukkan pula, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai akibat dan hasil pembangunan dimaksud, kini tersedia fasilitas dan sejumlah kemudahan, baik berupa prasarana/sarana fisikal, maupun sosial-ekonomi, yang sekarang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Banten dan sekitarnya.

Kegiatan-kegiatan pembangunan dalam bidang kearkeologian dan kesejarahan di Banten Lama, baik penelitian dan perlindungan telah memperluas dan mengembangkan potensi sumberdaya kultural yang terdapat di Banten Lama. Tanpa disadari, arus wisatawan baik wisatawan Nusantara (nasional) maupun wisatawan mancanegara (internasional) yang datang ke Banten Lama semakin hari, semakin memperlihatkan lonjakan angka yang mengesankan. Berdasarkan data hasil penelitian, kunjungan ke Banten Lama paling tidak 1,5 juta setiap tahunnya.

III. PENGEMBANGAN WISATA PANTAI

A. Potensi

Potensi wisata pantai di wilayah Banten dan ex-karesidenan Banten, dapat dikelompokkan ke dalam dua geografi, yakni;

1. Pantai dan pulau-pulau di kawasan Teluk Banten, mulai dari Tanjung Pontang sampai ke Bojonegara. Pada kawasan pantai dan hinterlandnya di wilayah ini sarat/penuh dengan potensi/obyek wisata sejarah dan budaya.

2. Pantai barat di Selat Sunda pada wilayah Serang/ Banten Selatan, yang kurang sekali potensi wisata budayanya. Di kawasan ini terdapat pantai-pantai potensial untuk dikembangkan, seperti: Salira, Pulorida, Merak, Anyer Lor, Anyer Kidul, Karangbolong, dan Pasuruan.

Pada kedua kawasan geografis pantai tersebut, terdapat pula obyek-obyek wisata cagar alam dan hutan lindung, yakni:

1. Pulau Dua (P. Burung)

2. Pulau Sanghyang

Dari data tahun 1988, menunjukkan bahwa untuk mendukung aliran wisatawan ke obyek-obyek tersebut di Serang, Merak, Anyer dan lainnya telah terdapat setidaknya 5 buah hotel, 55 buah losmen/cottages, 62 rumah makan, 10 gedung bioskop dan sebagainya. Tentu saja fasilitas yang tersebar ini masih jauh dari memadai, dan pula belum terintegrasi.

Namun demikian, tampak gejala yang cukup menggembirakan, mengingat ke wilayah Kabupaten Serang saja (belum ke seluruh pelosok ex-Karesidenan Banten), yakni meningkatnya arus wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara dari tahun ke tahun seperti tampak pada data berikut.

Arus Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Serang pada tahun 1985 -1988

(Sumber: 464 Tahun Kabupaten Serang, 1990:83)

Pada kondisi tahun 1993, tentu saja angka-angka tersebut harus direvisi, terutama dengan mengingat pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Merak. Cilegon, Anyer dan Carita.

IV. PERMASALAHAN

Selain faktor-faktor positif dan potensi yang dijadikan pertimbangan dalam pengembangan wisata budaya di wilayah Banten, tentunya harus diperhitungkan secara teliti dan obyektif faktor-faktor kendala, atau setidaknya faktor yang kurang mendukung/kondusif, sebelum semuanya menjadi tidak terkendali. Salah satu faktor kendala tersebut ialah faktor sarana, termasuk mekanisme, prosedur, sistem, motivasi, kesiapan, kinerja dan belum dilakukannya analisis resiko dan manfaat dari lingkungan sosial budaya Banten. Dalam hal ini perlu penajaman masalah untuk memperoleh prioritas pemecahan dan penyelesaiannya. Juga harus diyakinkan kepada semua pihak bahwa proyek pengembangan wisata Banten sama sekali tak bermaksud untuk mengkomersilkan segi-segi luhur, spiritual dan religiusitas masyarakat Banten. Yang ingin dipromosikan adalah aspek-aspek budaya material Banten yang mengandung unikum dan beragam.

Jikapun terdapat sejumlah program menyentuh fisik bangunan-bangunan sakral yang tersebar di wilayah Banten, itu pun dilakukan dengan segenap kesadaran, mengingat bahwa bangunan itu mutlak harus dipelihara, dilindungi, diamankan dan jika perlu dipugar, agar terjaga dari segala kemungkinan kerusakan, baik yang bersifat kultural maupun alami. Inipun dilandasi kenyataan, bahwa pemeliharaan bangunan-bangunan tersebut amat mahal, dan harus terjamin keteraturan dan kesinambungannya. Ini memerlukan biaya yang tidak kecil. Sementara itu kemampuan pemerintah amat terbatas, begitu pula dari masyarakat untuk sementara ini. Peta permasalahan utama dalam pengembangan wisata budaya di wilayah Banten, antara lain:

1. Bagaimanapun, pengalaman pembangunan menghasilkan pula kearifan, yakni munculnya kesadaran bahwa: (a) di Banten Lama telah tertanam keuangan, waktu dan kepakaran yang demikian besar, (b) yang secara kurang disadari pula telah menghasilkan asset tidak ternilai, seperti: monumen yang dipugar, tapak yang dilindungi, hasil kegiatan analisis, publikasi ilmiah/populer, tersedianya sejumlah prasarana/sarana pelayanan umum yang dibangun oleh institusi-institusi terkait dan sebagainya.

2. Yang seluruhnya ternyata belum dioptimasikan sepenuhnya, sehingga daya dan hasil guna asset-asset tersebut secara relatif masih rendah.

3. Dan sementara itu belum tercipta suasana yang mendukung (kondusif), khususnya dari aspek perilaku sosial, misalnya kebersihan, ketertiban, keindahan, termasuk struktur tata-letak tempat penjemuran cucian pakaian, areal gerak pedagang, arus penyebaran pengunjung dan sebagainya, yang pada dasarnya merupakan ketidaksiapan aspek-aspek perilaku sosial dalam menghadapi berbagai perubahan atau kemajuan.

4. Selain itu, tingginya frekuensi kunjungan ke Banten Lama, karena berbagai hal belum nampak pengaruhya pada segi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan, sehingga outcome/output yang dihasilkannya masih sangat rendah. Sebaliknya prasarana/sarana yang telah dibangun memerlukan biaya-biaya pemeliharaan dan masih harus ditingkatkan serta diperluas. Biaya besar lainnya, juga masih harus dikeluarkan bagi penelitian, perlindungan, pembinaan dan pengembangan nilai-nilai dan sisa tradisi, arkeologi dan kesejarahan.

Bersamaan itu pula, perlu dicegah sejak kini, hal-hal yang diperkirakan akan merugikan proyek pengembangan tersebut, atau sebaliknya perlu diupayakan langkah pengamanan dan penangkalan segala dampak negatif proyek pengembangan beserta hasil-hasilnya. Dampak negatif tesebut misalnya:

1. meningkatnya harga-harga barang jasa di pusat-pusat pelancongan Banten Lama tidak wajar dan tidak proporsional, yang pada akhirnya akan merugikan lapangan usaha masyarakat itu sendiri, meskipun pada awalnya akan memberatkan pelancong.

2. terganggunya keseimbangan lingkungan hidup, akibat pertumbuhan dan perkembangan pengembangan prasarana/sarana fisikal yang tidak serasi, termasuk gangguan atau pencemaran terhadap keindahan, keutuhan dan kelestarian obyek pelancongan serta isinya.

3. ketidaksiapan kultural dari komunitas masyarakat Banten Lama menerima proyek pengembangan berikut hash-hasilnya, akibat kurang terencananya pengelolaan aspek-aspek sosio-kultural setempat.

4. meningkatnya. tindak pidana, akibat kurang terpantaunya lintas orang, barang dan jasa sebagai akibat langsung dari dorongan pertumbuhan dan perkembangan pusat-pusat obyek pelancongan Banten Lama.

Proyek pengembangan Tapak Banten Lama yang direncanakan ini, memperhatikan pula cadangan yang dikeluarkan dalam seminar The Ford Foundation Project for the Conservation and Development of Site Museum of Banten (Ikhtisar Rekomendasi terlampir), sebagai usaha menekan, mengulangi dan menangkal permasalahan potensial, yang diperkirakan kemungkinan terjadinya. Cadangan dimaksud pada dasarnya diarahkan pada aspek-aspek integratif, meliputi: tapak dan lingkungannya, kepentingan penelitian dan perlindungan, pengembangan tarikan pelancong dan pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Sosok permasalahan, yang barangkali dapat dikemukakan dalam karakteristik kawasan pantai (di utara dan barat-selatan), misalnya:

1. Kawasan pantai utara cenderung kumuh, belum tertata serta belum tersedia fasilitas-fasilitas rekreasi kelautan yang memadai, apalagi yang ideal. Termasuk dalam kendala tersebut, ialah belum tersedianya fasilitas angkutan dan pelabuhan yang nyaman, baik di Karangantu, Pontang maupun Bojonegara. Sebaliknya di kawasan ini dari segi sejarah dan budaya yang memiliki asset potensial. Untuk menyebut contoh saja, di kawasan ini antara lain terdapat obyek wisata peziarahan (makam, keraton, klenteng, dll), danau buatan Tasikardi, Mesjid Banten, Museum, Benteng Spelwijk, Vihara dan sebagainya. Termasuk potensi seni-seni tradisional, seperti: debus, patingtung, ubrug, terbang gede, rudat, hadrah dan sebagainya, yang nyata-nyata menarik animo wisatawan.

2. Sementara itu di kawasan pantai barat-selatan, pantai dan kawasan cagar alamnya tidak memiliki potensi wisata kultural yang dapat disajikan, kecuali misalnya penyajian seni-seni tradisional.

3. Aspek sosial yang belum kondusif bagi usaha menumbuhkan dan mengembangkan potensi kepariwisataan, khususnya wisata pantai/resort.

4. Penyebaran fasilitas sosial, umum dan wisata belum merata, misalnya sarana perhotelan/losmen hanya terkonsentrasi di Serang, Merak dan Anyer. Ini tentunya berpengaruh terhadap lama tinggal di lokasi-lokasi potensial, sekalipun dari segi transportasi hampir dapat dikatakan tidak ada masalah yang berarti.

V. PENDEKATAN

Beranjak dari penalaran, fenomena, struktur permasalahan, serta tanggapan mengenai potensi sumberdaya kultural Banten Lama, yang diusulkan pengembangannya itu, berikut ini beberapa pertimbangan, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai urutan prioriti implementasi rencana pengembangan, antara lain;

1. untuk dapat mewujudkan upaya optimasi, maka diperlukan sejumlah faktor pendukung, agar optimasi yang akan dilaksanakan itu berdaya dan berguna.

2. salah satu faktor penunjang yang dipersyaratkan misalnya dikeluarkannya sebuah peraturan setingkat peraturan daerah (perda) sebagai upaya untuk mengawasi/mengendalikan kawasan Tapak Banten Lama terhadap perubahan dan pembangunan fisikal baru, baik dalam kualiti maupun kuantiti, sehingga dengan demikian Banten Lama dapat dinyatakan berstatus tertutup, kecuali atas saran atau persetujuan dari purbakala dan pemerintah daerah.

3. tindak lanjut dari kebijakan dasar tersebut, ialah perlu dibentuk / ditunjuknya sebuah badan pengelola tunggal, badan otoriti atau wadah lain yang sejenis, yang berasal dari gabungan unsur pemerintah, masyarakat usaha (BUMD, semi BUMD, atau swasta tulen).

4. kewenangan pembentukan/penunjukan badan pengelola, sepenuhnya berada pada pihak Pemda Tk. II Kabupaten Serang dengan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat setempat, yang akan menentukan pula: ruang lingkup, kewenangan, program umum, kebijaksanaan pendanaan serta tingkat tanggung jawab badan pengelola/otoriti dimaksud.

Obyek dan justifikasi pertimbangan-pertimbangan tersebut, dianggap dapat diarahkan untuk dijadikan sebagai usaha yang meliputi:

1. realisasi pembentukan suatu badan pengelola (otoriti) melalui suatu keputusan tingkat daerah, yang kemudian dikukuhkan menjadi peraturan daerah (PERDA), yang lingkup tugasnya antara lain; menyebarkan kebajikan, menyusun perencanaan, menjaga rancangan, melaksanakan seluruh muatan teknik program, fisikal, pentadbiran dan tanggung jawab.

2. penetapan status Banten Lama sebagai kawasan kewenangan badan otoriti, yang dibatasi dan diawasi pengubahan-pengubahan fisikal baru (status-quo).

3. badan pengelola yang ditunjuk, yang berkorporasi atau berasosiasi, dengan unit-unit usaha terkait, dan menetapkan kontraktor/sub kontraktor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui perbincangan dengan pentadbir/pemerintah daerah berwenang:

a. mengkoordinasikan, melaksanakan dan meng-awasi seluruh kegiatan sesuai rencana.

b. menyusun seluruh rencana pembiayaan serta pencarian sumber-sumbernya, termasuk pembiayaan yang didukung oleh lembaga keuangan pemerintah dan swasta, sekaligus rencana dan tahap pengembalian dalam hal keuangan yang berasal dari pinjaman.

c. menyusun jangkauan seluruh pemasukan sebagai akibat dioperasikannya seluruh hasil proyek.

d. melaksanakan/mematuhi kewajiban-kewajiban penyewaan, termasuk pengajuan usul keringanan, penundaan ataupun pembebasan penyewaan tertentu.

e. mengurus seluruh urusan perijinan, mengatur dan mengawasi agen-agen, para operator, tenaga kerja dan sebagainya.

f. mengelompokkan, mengatur, mendirikan dan mengawasi hotel, kawasan (resort), restaurant, art/recreationl/nformation, shopping centre, sarana pelayanan umum dan lain-lain dalam batas-batas kewenangannya.

g. menyusun dan menetapkan serta mengembangkan standar jasa/pelayanan yang memadai, dan

h. menyusun serta menetapkan (dengan persetujuan pemerintah/ DPRD) berbagai jenis pungutan (retribusi/ ongkos/biaya/harga tiket) pelayanan yang, proporsional dan berpatutan (reasonable).

VI. PROSPEK PENGEMBANGANNYA

1. Kawasan Wisata Budaya Banten Lama

Tindak lanjut setelah dikeluarkannya peraturan dan ditetapkannya Badan Pengelola/Otoriti kawasan wisata Banten Lama meliputi langkah dasar, yakni:

A. Evaluasi Asset Banten Lama

1. Monumen/bangunan yang telah dipugar dan senantiasa ramai dikunjungi para pelancong/peziarah.

2. Hasil-hasil penelitian yang tersaji dalam sejumlah besar publikasi maupun yang digambarkan pada ruang-ruang pamer Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama.

3. Bangunan Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama itu sendiri, beserta isi, koleksi, alat/sarana kerja, tenaga dan kepakaran pengelolaannya.

4. Masyarakat Banten Lama berikut tradisi dan agamanya.

5. Posisi `tengah’ (secara geografi) kawasan Banten Lama terhadap kawasan lawatan alam, seperti P. Dua (konservasi alam untuk satwa burung), Batukuwung (sumber air panas), pantai Carita, Pulorida, kawasan lawatan industri (modern: Cilegon, tradisional: Cikande) dan sebagainya.

6. Prasarana/sarana yang telah dibangun oleh institusi-institusi berkait/teknikal, yang amat menambah dukungan daya tarik dan pertumbuhan kawasan Banten Lama, layanan bank, pos, kesehatan, pendidikan, pasar, kedai, medan letak kereta dan lain-lain.

7. Infrastruktur dan struktur pemerintahan daerah sebagai baris pelayanan masyarakat di Banten Lama dan sebagainya.

B. Program Pengelolaan

1. Pada tingkat paling awal yang dapat dilakukan oleh Badan Otoriti, bersama institusi terkait melakukan penilaian secara komprehensif terhadap antara lain: asset, kendala dan pemecahannya.

2. Berdasarkan itu, maka disusun rencana program kegiatan dengan urutan prioritinya, yakni:

a. penataan kembali dan pemanfaatan bangunan sejarah dan purbakala serta prasarana/sarana penunjangnya, antara lain dengan membenahi dan mengatur kembali perparkiran, kios-kios, sarana sanitasi, pasar dan pembuatan gerbang masuk utama (the main toll-gate) dan lain-lain. Dalam peta rencana, kawasan ini diplot dengan wama merah.

b. menata kembali dan membangun lingkungan, memperluas prasrana/sarana peziarah, pembangunan kios makan-minum, pembangunan art/handicraft/ information centres, perluasan sarana sanitasi/urinoir, dan lain-lain, yang diarahkan pula bagi pengembangan pelabuhan Karangantu dan Pabean untuk dioptimasikan sebagai kelengkapan sarana pendukung. Kawasan tahapan ini diplot dengan warna kuning.

c. membangun, mengembangkan dan memanfaatkan Waduk Tasik Ardi menjadi pusat rekreasi air maupun kegunaan praktis sebagai pemasok/ pengatur air bersih/irigasi, kawasan tahap program ini diplot warna hijau, tetapi realisasinya simultan dengan kawasan merah.

d. Pengembangan berikutnya mencakup: (d.l ) pengurugan dan pemanfaatan empang pantai menjadi taman atau kawasan hijau, (d.2) pembangunan kawasan rekreasi balita/anak-anak dengan sarana yang sesuai, (d.3) perluasan pembangunan restaurant, kios, sarana baru yang lebih memadai, (d.4) penataan pantai bagi penyediaan sarana olah raga kelautan (surving, diving, shipping, dan lain-lain), atau bagi kepentingan ilmiah (underwater archeology), (d.5) terkait, dan (d.6) pembangunan prasarana/sarana umum lebih lanjut (advanced program). Kawasan ini diplot warna biru.

Rencana pengembangan dan pemanfaatan potensi kultural Banten Lama, mengacu pada pendayagunaan potensi kesejarahan serta kepurbakalaan. Karena itu dan bagaimanapun, pengembangan program arkeologi merupakan komponen pengembangan yang utama dan pertama, yang didukung oleh komponen-komponen pengembangan yang lain:

1. komponen pengembangan lingkungan dan restruktur tataguna lahan/ruang.

2. komponen pengembangan, masyarakat, tradisi dan budaya di Banten Lama.

3. komponen pengembangan musim tapak yang secara keseluruhan merupakan komponen pengembangan yang dioperasikan secara terkoordinasi, terpadu, berdaya dan berhasilguna.

2. Pengembangan Wisata Pantai

* Perspektif Pengembangan

Agaknya dan pertama-tams, setiap upaya pengembangan potensi wisata pantai perlu diarahkan untuk mengintegrasikan baik potensi pantai di utara maupun di selatan. Integrasi tersebut akan saling mengisi dan melengkapi, lebih-lebih apabila pada tingkat operasional dilembagakan paket-paket tour terpadu dan keterkaitan.

Berikutnya adalah mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan potensi di kedua kawasan tersebut dengan strategi:

a pembangunan secara simultan dan berkaitan

b pembangunan masing-masing namun berkaitan selanjutnya adalah upaya-upaya bagaimana meningkatkan:

1) kepedulian sosial kawasan pengembangan terhadap aspek-aspek kebersihan, keindahan, kesehatan, dalam arti sempit dan dalam arti luas adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka.

2) meningkatkan dan menumbuhkan harmonisme di kalangan penduduk kawasan pengembangan, dengan menanamkan pengertian serta apresiasi bahwa penduduk kawasan pengembangan merupakan bagian integral sekaligus subyek pengembangan itu sendiri.

3) meningkatkan dan menumbuhkan daya tahan masyarakat untuk tetap mempertahankan nilai-nilai luhur tradisi, sehingga tidak perlu terjadi benturan ataupun kesenjangan budaya (cultural lag) di komponen-komponen kawasan pengembangan. Ini tentunya memerlukan sosialisasi program menurut kebutuhannya.

VII. PENUTUP

Dari uraian terdahulu, dapat kami simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

I. Indonesia secara relatif masih baru dan sedang menguji kegiatan mengintegrasikan pembinaan dan pengembangan warisan budaya nasional di satu sisi, dan pemanfaatannya bagi kepentingan dan pengembangan kepariwisataan di sisi lain.

2. Pengalaman menunjukkan adanya berbagai tahap pengembangan, mulai dari yang paling sederhana (alamiah) sampai pada tahap integratif-koordinatif dewasa ini seperti yang sedang diterapkan pada pengelolaan Banten Lama.

3. Kawasan Banten Lama memiliki potensi dan asset yang tertanam, baik dalam mewujud hasil penelitian/pemugaran maupun hasil-hasil pembangunan sektor lainnya.

4. Potensi tersebut, setidaknya sampai akhir 1988, belum dimanfaatkan secara optimum, padahal disadari memiliki kemungkinan dan kelayakan tinggi.

5. Model pendekatan yang ditetapkan dalam menangani/mengelola potensi kultural di Banten Lama, masih terbuka untuk pengujian.

6. Animo dan antusiasme dari kalangan yang begitu luas, setidaknya menggambarkan bahwa model pendekatan tersebut dapat diprediksikan menekan secara maksimal pengeluaran uang dari pemerintah.

7. Penekanan secara maksimal itu dimungkinkan oleh keterlibatan banyak pihak, sejak tahap perancangan, pelaksanaan dan operasi pemanfaatannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pengembangan arkeologi (dan kesejarahan) merupakan komponen utama dalam keseluruhan sasaran poyek.

9. Selanjutnya perlu diantisipasi suatu pola pengembangan prasarana/ sarana, yang didasarkan pada asumsi bahwa para wisatawan baik nusantara maupun mancanegara itu berasal dari kalangan-kalangan berbeda (atas, menengah dan bawah). Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap tipologi prasarana/sarana wisata, termasuk hotel, restaurant dan sarana rekreasi serta hiburan lainnya. Penyediaan secara pukul rata hanya akan berekor dengan complain yang tak habis-habisnya.

10. Agaknya perlu diuji kembali sejauh manakah selama ini dalam pengembangan wisata pantai, telah berlangsung semangat kerja yang dilandasi oleh kooordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. Sehingga setiap komponen pengembangan baru memang secara langsung diintegrasikan terhadap komponen-komponen lama yang telah ada maupun yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Ambary, Hasan Muarif,

1980, “Tinjauan tentang Penelitian Perkotaan Banten Lama”, Pertemuan Ilmiah ArkeoIogi I I -1977, Jakarta. Depdikbud, 443-469.

1982, “Prospek Penelitian Arkeologi Islam”, Arkeologi 1978, Jakarta: Depdikbud, 75-82.

—–, Halwany Michrob & John N. Miksic,

1988, Catalogue of Sites, Monument and Artifacts of Banten, Jakarta: Depdikbud.

Aspiras, Jose D.,

1973, “Realigning Government Efforts Towards Trade Promotion and Tourism Development for Greater Effectiveness”, The Manila Guide, Vol. VII/No. 6, Manila:Kalayan Publish. Co, 6-9.

Direktorat Jendral Pariwisata,

1990, Pariwisata dan Sapta Pesona, Jakarta: Deparpostel.

Hartono, Hari,

1974, “Perkembangan Pariwisata & Kesempatan Kerja, PRISMA No.lIThn.III/Februari, Jakarta. LP3ES, 45-55.

Indraningsih, Joyce Ratna,

1986, “Pemukiman Prasejarah di Sepanjang Daerah Aliran Sungai Cibanten Hilir: Sebuah Kajian Awal”, Pertemuan llmiah Arkeologi IV – 1986, Jilid II-a, Jakarta: Depdikbud.

Michrob, Halwany,

1990, 464 Tahun Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, Serang: Pemda Dati II Kab. Serang.

MPR RI

1988, Ketetapan MPR-RI No. IIIMPR/I988 ” tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Jakarta: Departemen Penerangan RI.

Nurhadi,

1988, “Penelitian Arkeologi Banten: Kemarin, Kini dan Nanti”, Rapat Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi ll1-1986, Jakarta: Depdikbud,1204-1219.

Sharer, Robert, J & Wendy Ashmore,

1979, Fundamentals of Archeology, California: The Benjamin/Cummings Publ.Coy.

Soediman, R,

1985, “Peranan Arkeologi dalam Pembangunan Nasional”, Pertemuan Ilmiah Arkeologi lll 1983, Jakarta: Depdikbud,1204-1219.

Soemarjan, Selo,

1974, “Pariwisata dan Kebudayaan”, PRISMA No.lITahun III/Februari, Jakarta;LP3ES,56-60.

Tjandrasasmita, Uka,

1982, “Usaha-usaha Pemugaran dan Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Permasalahan serta Usaha Pemantapannya”, Laporan Seminar Pemugaran dan Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Purbakala-1981, Jakarta: Depdikbud.

1986, “Freliminary Concept of the Masterplan on Archeological Park of Banten”, Final Report.’ Seminar on Preservation of Historic Sites ofBanten, Jakarta. Depdikbud,49-53.

1989, Himpunan Peraturan Perlindungan Benda Cagar Budaya, Jakarta: Depdikbud

]]> http://bantenheritage.org/id/pengembangan-sumberdaya-kultural-banten-dan-aplikasinya/feed/ 1 http://bantenheritage.org/id/bandar-banten/ http://bantenheritage.org/id/bandar-banten/#comments Mon, 19 Oct 2009 06:01:38 +0000 wahyu http://bantenheritage.org/id/?p=77 BANDAR BANTEN:Penduduk dan Golongan Masyarakatnya

” Kajian Historis dan Arkeologis serta Prospek Masyarakat Banten ke Masa Depan “ ‘

Hasan Muarif Ambary dan Halwany Michrob

(Pusat Penelitian Arkeologi Nasional)

I. Pengantar

Bandar Banten sebagai salah satu bandar internasional abad 16-19 M, terletak di ujung barat bagian utara Pulau Jawa. Bukti-bukti sejarah dan arkeologi yang banyak terdapat di Situs Banten memberikan petunjuk kuat bahwa Bandar itu memegang peran cukup besar dalam dunia perniagaan masa silam.

Keletakannya yang secara geografis terletak antara Malaka dan Gresik, menjadikannya salah satu bandar internasional yang membawa berbagai pengaruh baik dari segi sosial, politik, ekonomi, kebudayaan maupun agama. Kapal-kapal yang berlabuh di bandar Banten berasal dari berbagai daerah di Indonesia, maupun dari negara asing, terutama Cina, India, Arab, dan pada masa yang lebih kemudian Eropa. Kapal-kapal itu tidak semata-mata membawa barang niaga dari negara atau daerahnya masing-masing untuk diperdagangkan di situ, tetapi mereka juga membeli komoditi yang berasal dari kerajaan Banten atau daerah lain yang diantarpulaukan melalui bandar Banten. Dapat dipastikan Banten memiliki hubungan dengan daerah pedalamannya sehingga berperan sebagai “pintu” bagi kerajaan Banten dengan dunia luar.

Di bandar Banten itulah terjadi interaksi sosial sehingga memperlancar kontak budaya yang berawal dari kegiatan ekonomi dan berkembang ke bidang-bidang sosial, politik, agama, seni dan kebudayaan dalam arti luas.

II. Pokok Bahasan

Keberadaan Banten dan peranan sejarahnya dalam panggung sejarah telah banyak diungkapkan dari berbagai sumber. Penelitian arkeologi yang telah dilaksanakan di Situs Banten sejak tahun 1968 sampai sekarang juga telah banyak memberikan informasi data baru tentang struktur kota serta aktifitas masyarakatnya dalam kronologi perkembangan kota dan lapisan masyarakatnya.

Dari kajian historic dan arkeologis ini kami ingin mengangkat beberapa bahasan sebagai berikut:

1. Rekonstruksi struktur masyarakat Banten abad 16-19 M berdasarkan informasi cumber tertulis dan temuan data arkeologis.

2. Rekonstruksi kota dan masyarakat Banten dalam suatu “out-door dan in-door” museum.

3. Prospek perkembangan kota lama Banten untuk perkembangan di masa depan.

III. Rekonstruksi Struktur Masyarakat Banten abad 1619 M

Informasi tertua yang memberikan deskripsi agak rinci tentang masyarakat Banten dan struktur kota Banten diperoleh dari catatan Yans Karel, seorang anggota armada Belanda yang datang dan berlabuh di pelabuhan Banten di bulan November tahun 1596 dibawah pimpinan Cornellius de Houtman.

Catalan yang dibuat Yans Karel menyebutkan bahwa Kota Banten dikelilingi oleh tembok kota. Kota Banten cukup besar hampir sama dengan kota Amsterdam saat itu. Catalan Comellius de Houtman tahun 1596 memberi keterangan kepada kita bahwa kapal-kapal asing yang bersandar di pelabuhan Banten harus dapat ijin Syahbandar. Untuk masuk dalam kota Banten dari pelabuhan terlebih dahulu harus melalui tolhuis atau tempat pungut pajak (Rouffaer dan Ijzerman 1915 : 201).

Dari catatan tahun 1600 terdapat uraian bahwa istana menghadap ke utara dan dikelilingi parit serta rumah-rumah kecil; disebelah kanan gerbang utama terdapat rumah jaga, dan setelah melalui pintu masuk istana terlihat ada tempat terbuka, dengan tiang dan permadani ( Chijs 1881 : 30; Gelder 1900 : 769 Groenhof 1919 : 4; Wertheim 1956 : 147). Orang lainnya yang berkunjung ke Banten ialah Wouter Schouten (1664 ). la telah membuat catatan deskriptif mengenai istana, mesjid, menara, dan bangunan lainnya yang dihuni oleh para bangsawan, serta keraton yang berbenteng ( 1676 : 138 – 40, Siswandi,1980; 9 ).

Mengenai luas kota Surosoan mungkin dapat diperkirakan dari catatan yang ditulis Valentijn. Menurut Valentijn, kota Surosoan akan selesai dijelajahi dengan jalan kaki dalam waktu 2 jam ( Chijs 1881 :15 ).

Orang asing lainnya yang menulis tentang Banten ialah Stavorinus (1798 : 35 ), ketika ia mengunjungi Banten sekitar akhir abad ke-18. Dari catatan tersebut dapat diperoleh gambaran tentang benteng Speelwijk dan keadaan sungai waktu itu. yang bagian muaranya sudah menjadi dangkal, sehingga kapal-kapal sukar memasuki pelabuhan.

Di pelabuhan Banten berlabuh puluhan kapal dari berbagai kebangsaan antara lain Cina, Keling, Pagu (sekarang Mianmar). Di kota Banten terdapat beberapa pasar dan yang terbesar ialah pasar Karangantu. Di pasar Karangantu selain pedagang setempat terdapat pedagang asing termasuk barang dagangan impor seperti kain sutera, porselin (keramik) Cina, dan lain sebagainya (Roufvaer dan ljzerman 1915 : 201).

Selama masa pemerintahan Sultan Abul Mahasin Zainul Abidin di tahun 1694 telah dilakukan pencatatan (sensus) penduduk kota: Kota Banten saat itu jumlah penduduknya adalah 31848 dan tahun 1708 dilakukan sensus lagi, penduduk Kota Banten berjumlah 36302 (Pergeaud 1968: 1564 – 4).

Yang menarik perhatian sampai dengan akhir abad 19, Scrrurier yang datang ke Kota Lama Banten walaupun Kota Banten telah ditinggal penduduknya tetapi di Kota Lama Barat masih dapat dicatat adanya 33 pemukiman penduduk Islam. la kemudian mendatanya dan ke-33 pemukiman Islam sebagaimana peta Serrurier terlampir adalah sebagai berikut:

1. Kepakihan : pernukiman kaum ulama.

2. Pamarican : tempat penyimpanan lada

3. Pabean : tempat menarik pajak

4. Kaloran : pemukiman Pangeran Lor

5. Kawangsan : pemukiman Panoeran Wangsa

6. Kapurban : pemllkiman Pangeran Purba

7. Panjaringan : pemukiman tukang ‘aril h)

8. Pakojan : pemukiman orang asing (Benggala, Gujarat, Habsi, Arab. dal Turki)

9. Pratok : pusat kerajinan.

10. Pasulaman ; pertukangan sulam

11. Karangantu : pemukiman orang asing (Cina, Malaya, Portugis dan Belanda)

12. Pamaranggen : pertukangan keris

13. Pawilahan : pertukangan bambu

14. Pakawatan : pertukangan jala

15. Karoya : pemukiman orang pribumi

16. Kamandalikan : pemukiman Pangeran Mandalika

17. Cemara : tidak diketahui

18. Tambak : tidak diketahui

19. Kajoran : tidak diketahui

20. Kebalen : pemukiman orang Bali

21. Kasemen : pemukiman orang pribumi

22. Kawiragunan : pemukiman pejabat keraton

23. Pajatran : pertukangan tenun

24. Kepandaian : pertukangan logam

25. Kesatrian : pemukiman tentara

26. Karang Kepalen : tidak diketahui

27. Keraton : pemukiman raja dan keluarganya

28. Pasar Anyar : pasar

29. Pagebangan : tidak diketahui

30. Kebantenan : pemukiman pejabat keraton

31. Langgeng Malta : tidak diketahui

32. Kesunyatan : tempat orang suci

33. Kagongan : pertukangan logam

(Ronny Siswanndi, 1980 : 21)

Berdasarkan ke-33 pemukiman tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok. yaitu:

1. Pengelompokkan atas dasar ras dan suku. terdiri dari Kcbalen (pemukiman orang Bali). Karoya (pemukiman orang Koga dari India), dan Karangantu (pemukiman orang asing lainnya);

2. Pengelompokkan atas dasar keagamaan, terdiri dari Kapakihan (pemukiman kaum ulama), dan Kasunyatan (pemukiman orang suci);

3. Pengelompokkan dasar sosial ekonomi, terdiri dari Pamarican (tempat penyimpanan lada), Pabean (tempat menarik pajak), Panjaringan (pemukiman nelayan), Pasulaman (tempat kerajinan sulam), Kagongan (tempat pembuatan gong), Pamaranggen (tempat pembuatan keris), Pawilahan (tempat kerajinan bambu), Pakawatan (tempat pembuatan jala), Pratok (tempat pembuatan obat), Kepandean (tempat pembuatan alat-alat senjata), dan Pajatran (tempat kerajinan tenun),

4. Pengelompokkan atas dasar status dalam pemerintahan dan masyarakat, terdiri dari Kawangsan (tempat pemukiman Pangeran Wangsa), Kaloran (tempat pemukiman Pangeran Lor), Kawiragunan (tempat pemukiman Pangeran Wiraguna). Kapurban (pemukiman Pangeran Purba), Kabantenan (pemukiman pejabat pemerintah), Kamandalikan (pemukiman Pangeran Mandalika), Keraton (pemukiman Sultan dan keluarganya), dan Kesatrian (pemukiman tentara) (Mundarjito; 1980, Siswandi;1980)

Selain nama-nama yang disebutkan tadi, terdapat pula sejumlah nama yang tidak diketahui fungsinya, yaitu Kasemen, Tambak, Kajoran, Cemara, Karang Kapaten, Pasar Anyar, Pagebangan, dan Langgeng Maita.

IV. Rekonstruksi Fisik dan Arsitektur Kota Lama Banten I6-19 M

1 . Uraian Fisik dan Arsitektur Kota Lama Banten

Dari peninggalan bekas kota lama Banten khususnya yang bernilai arsitektur dan memiliki nilai historis yang dapat menyiratkan riwayat tertentu, baik kejayaan maupun kesuraman suatu masa dalam sejarah, kita dapat mengacu pada pendapat H. William Saner (1984). la mengatakan bahwa reruntuhan/sisa-sisa bangunan dalam kota Itu mungkin akan memperlihatkan suatu kualitas khusus yang kukuh menandai masanya, atau kualitas keterampilan manusia pembuatnya atau dalam rinciannya, biasanya berupa bentuk-bentuk yang amat langka ditentukan pada bentuk umum.

Kevin Lynch (1984: 73-74) menyatakan ada beberapa teori normatif mengenai bentuk kota-kota kuno serta alasan-alasannya. Teori-teori normatif tersebut pada dasarnya merupakan metafora mengenai apa sebenarnya definisi sebuah kota dan bagaimana cara bekerjanya komponen-komponen kota tersebut.

Lynch melihat kecenderungan bahwa kota-kota pertama yang tumbuh pada mulanya berakar dari pertumbuhan pusat-pusat seremoni atau tempat-tempat suci yang dapat dijelaskan kaitannya terhadap kekuatan-kekuatan alam, serta mengendalikan bagi keuntungan manusia para petani desa memberikan sumbangannya kepada kota secara sukarela. Redistribusi kekuatan dan sumber-sumber daya material dilakukan oleh komponen-komponen kelas penguasa/kekuasaan dari tangan yang satu ke tangan yang lain seiring dengan pertumbuhan kota yang semula berasal dari pusat-pusat keagamaan. Konsekuensi teori normatif yang diajukan oleh Lynch membuat kenyataan bahwa kota adalah: pemukiman permanen yang harus berwujud model magis dari jagatraya dan Tuhan.

Dari peninggalan Banten Lama, dapat diperoleh gambaran mengenai perkembangan kota tersebut sebagai obyek arsitektur yang senantiasa berubah. Perkembangan kota terutama ditinjau dari latar belakang non fisik.

Obyek ini dapat dimanfaatkan untuk mempelajari pola perkembangan kota dan unsur yang mempengaruhinya. Semuanya itu tidak terlepas dari pengaruh “luar” terutama kebudayaan Islam yang menjadi landasan ideologi kerajaan Banten, pada waktu itu.

Apabila dilihat dari nilai sejarah dan arkeologi, Banten Lama memiliki kedudukan sebagai pusat kota maupun sebagai bandar utama. Kerajaan Banten mulai berkembang sejak abad XII hingga akhir abad XIX Masehi. Pada permulaan abad XIX Banten ditinggalkan penduduknya karena faktor politik, yakni kerasnya sikap penguasa Belanda di Batavia terhadap elit dan rakyat Banten, bahkan sampai membakar habis Surusowan. Selama lebih dari satu setengah abad Banten Lama kehilangan identitasnya dari sebuah kota metropolitan menjadi kota yang tidak berarti. Banten Lama kemudian berfungsi menjadi tempat peziarahan (Halwany Michrob, 1984).

Situs arkeologi Banten Lama, memiliki arsitektur yang merupakan produk “tamadun” Banten Islam. Semula kerajaan ini berpusat di Banten Girang, kemudian berpindah ke kawasan pantai dan mengalami puncak keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada awal pendiriannya kota Banten Lama dirintis oleh Sultan Hasanuddin dan puteranya Maulana Yusuf

Di dalam mengamati fenomena arsitektur Islam pada umumnya dan di Asia Tenggara khususnya dan lebih khusus lagi fenomena yang ada di situs Banten Lama. muncul sejumlah kajian arkeo-arsitektural. yang dalam analisa nantinya akan diupayakan penyelesaian permasalahannya melalui penerapan teknik pemaduan pelbagai jenis peta, mulai yang sederhana sampai dengan yang paling rumit.

Pengamatan Banten Lama sebagi bekas kota kuno terulama dilihat dari data historic dan hasil penelitian arkeologis, secara kronologis dapat kami perinci sebagai berikut:

1. 1527 -1570

Menurut kronik-kronik masa itu tahun 1526 kota dipindahkan dari Banten Girang ke Surosowan (13 km ke arah selatan), di masa pemerintahan Maulana Hasanuddin atas saran ayahnya yakni Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati). Sultan Maulana Yusuf (sultan yang kedua) memimpin pembangunan kota dan dinding-dinding kota Banten yang dibuat dari bata-bata dan batu karang. Fisik kota Banten dilengkapi dengan mesjid, keraton, lapangan, pasar, dan pelabuhan. Telaga Tasik Ardi pun dibangun oleh Maulana Yusuf.

2. 1570 -1596

Banten telah dikelilingi dinding batu dan di bagian dalamnya terbagi dalam kampung-kampung. Telah dibuat sebuah kanal untuk mengalirkan air sungai Banten ke dalam kota. Selama periode ini pertumbuhan kota masih terus berlanjut. Menurut Cornelis de Houtman (tiba di Banten pada tanggal 23 Juni 1596), kota tersebut besarnya seperti kota Amsterdam.

3. 1596 -1659

Kota Banten tumbuh terus dan memerlukan perluasan kanal-kanal dan tembok-tembok keliling dinding kota Banten menghadap ke arah laut dan telah diperkuat dengan bastion-bastion serta kubu pertahanan. Lokasi pasar Karangantu terletak (masih di luar dinding kota) di sebelah muara sungai Banten dan telah diberikan tembok keliling. Di sebelah barat didirikan perkampungan bertembok yang diperuntukkan bagi orang asing. Berdasarkan peta yang dibuat oleh Cotemunde, di sebelah barat kota terdapat penginapan orang-orang Eropa dan kompleks orang-orang Cina; beberapa kanal dinding kota dan jalan dipindahkan.

4. 1659 -1725

Setelah berjalan dua abad pertumbuhan kota Banten masih terus berlanjut. Sekarang kanal-kanal telah ditambah, salah satunya yang tertua diantaranya digunakan untuk perkampungan orang asing (kota baru) dan di sebelah timurnya pasar yang juga berkembang. Perbentengan keliling sekarang telah disempurnakan. Meskipun tidak digambarkan peta Valentijin, Belanda telah mendirikan perbentengan yang kuat di sudut utara berhadapan dengan laut. Benteng tersebut dibangun atas permintaan Gubernur Jendral VOC waktu itu, yakni Cornelis Speelman dan sekarang dikenal dengan sebutan Benteng Speellwijk.

5. 1725 -1759

Perluasan jalan dan sistem kanal telah dibuat dengan membuat parit-parit di sekeliling keraton Surosowan dan perbentengan Belanda. Kanal yang melintasi Jembatan Rantai telah diluruskan ke arah timur sampai ke bagian selatan pasar Karangantu. Dari peta Heydt terdapat gambar proses perpindahan dan perubahan rencana kota meliputi aspek dan arsitektur, kanal-kanal, jalan-jalan, dan tembok-tembok kota. Dengan menganalisis peta-peta kuno dan penginderaan jauh, kita dapat menelusuri perpindahan dan penafsiran kota lama Banten. Pada tahun 1750 terjadi pemberontakan terbesar di Banten, di dalam perluasan bangunan-bangunan Belanda, menurut sejarah tahun 1751 revolusi dapat ditindas. Situasi ini telah memperkokoh kedudukan Kompeni Belanda dan menjadikan makin lemahnya Banten.

6. 1759 -1902

Setelah kunjungan Stavorinus hingga 1787, tidak dapat sumber-sumber lain mencatat perkembangan kota ini. Menurut Breughel, yang menulis catatan tentang banten tahun 1787, terdapat beberapa gudang dan penjara juga sebuah pendopo dengan sebuah platform setinggi 10 – 12 kaki memenuhi permukaan alun-alun. Bagian-bagian pemukiman penduduk asli kota itu tampak tidak terlalu banyak berubah, hanya beberapa rumah yang beratap genteng pada masa itu. Pada tahun 1795 cacah jiwa distrik Banten diperkirakan sebanyak 90.000, di luar cacah jiwa di seluruh Jawa yaitu 3,5 juta jiwa. Di sana masih terdapat kampung Arab yang terletak diantara keraton Surosowan dan Karangantu, tetapi dikatakan pada waktu itu bahwa 4/5 rumah-rumah Cina sudah kosong (tidak dihuni). Kekuatan ekonomi Batavia terlalu kuat dan Banten menurut statusnya menjadi pemukiman propinsi (daerah). Peristiwa-peristiwa politik dan militer, perang Napoleon, pendudukan oleh Inggris, serta kembalinya pendudukan oleh Belanda, menyebabkan pemukiman Banten perlahan-lahan menurun dan kedudukannya menjadi desa. Banten kemudian terbakar pada tahun 1808-1809. Sesudah tahun Itu berita tentang kota Banten hanya tercatat bahwa Kaibon sebagai keraton didirikan tahun 1815 untuk Ibu Sultan Rafiudin.

2. Kota Banten lama sebagai `open museum’

Banten Lama juga memiliki beberapa ciri yang secara umum ditemukan pula pada kota-kota Islam yang sejaman di bagian-bagian lain di dunia. Sebagian besar pusat-pusat kegiatan yang terkemuka, sebagaimana kota Islam di Indonesia maupun Afrika, dan juga negara-negara Arab, memiliki istana, pasar-pasar dan mesjid-mesjid. Pemukiman dibagi menurut pekerjaan dan etnik, sebagaimana halnya kota-kota pada abad pertengahan tahun akhir di kota-kota Islam di dunia. Bahkan kota Banten sebagai kota muslim terbesar di Indonesia, tidak hanya pada masanya, tetapi mungkin dalam seluruh sejarahnya telah menjadi ciri umum pada kota-kota berciri Islam pada akhir abad 16 M.

Jika muncul kota-kota di Jawa itu berkoinsidensi dengan penyebaran Islam, dan unsur-unsur komponen kota-kota menjadi umum pada banyak kota dalam dunia Islam, seseorang mungkin dapat meramalkan pahwa pola-pola pemukiman di dalam kota-kota di Jawa tentunya merupakan tiruan dari bentuk baku kota-kota Islam. Bagaimanapun informasi sejarah menunjukkan bahwa asumsi ini tidaklah benar. Distribusi fisik dari tempat-tempat umum dan perseorangan di Banten Lama dan juga di manapun, bentuk fisik kota melanjutkan tata letak tradisional sebagaimana halnya kompleks-kompleks orang Jawa pada masa sebelum Islam. Jawa dapat dikatakan telah memiliki pola sendiri di dalam urbanisasi, dengan beberapa unsur yang serupa dengan kota-kota yang sejaman pada bagian-bagian lain di Asia Tenggara. Kita memperoleh gambaran bahwa kota-kota tersusun dari kegiatan-kegiatan individu-individu dan Jika kita menyimpulkan bahwa pengenalan Islam bukanlah merupakan hasil satu perubahan yang revolusioner di dalam tata hidup orang Jawa, tetapi hanyalah proses evolusi secara bertahap.

Sumber-sumber sejarah tidak memungkinkan bagi kita untuk merekonstruksikan tingkat-tingkat ini di dalam setiap rincian. Begitu penelitian arkeologi diselenggarakan, bagaimanapun, kita lebih banyak memperoleh informasi mengenai hubungan-hubungan antara perubahan-perubahan aspek-aspek budaya yang lainnya. Ketika pada tahun 1596 terinci pemukiman dan kehidupan penduduknya, kota tersebut telah mengalami berbagai perubahan. Gambaran pertama yang kita lihat pada penduduk yang telah diresapi agama Islam, tetapi alam kota di mana mereka tinggal, masih menunjukkan gejala yang berasal dari masa yang lebih tua, dan mungkin lebih merupakan setting suatu pedalamaan agraris yang sangat berbeda daripada sebagai pusat komersil yang sibuk di tepi jalur pelayaran ke beberapa negara. Apa yang kita lihat sekarang merupakan antiklimaks dari apa yang telah kita peroleh dari gambaran seperti yang disebutkan di alas.

Banten kini tidak lebih dari sisa sebuah runtuhan. Hanya sistem kanal, tembok-tembok keraton, keraton Kaibon, Speelwijk serta beberapa sarana pelabuhan miskin yang masih ada.

Banten dipugar dari tahun 1915 sampai 1930 oleh pemerintah Belanda, tetapi tidak mencatat setiap peralihan secara kronologis, khususnya kanal-kanal dan tembok-tembok kota. Restorasi dan pemeliharaan Banten Lama dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang. Masalah utama ialah bahwa beberapa runtuhan dan situs rusak berhamburan. Sejak Pelita II upaya pelestarian terhadap situs Banten telah mulai digarap secara sistematis dan berkesinambungan. Penelitian arkeologi sudah mulai dilaksanakan tahun 1976 dan pemugaran kota Banten Lama sudah dimulai sejak tahun 1978. Hasilnya kini sudah mulai nampak misalnya dari hasil penelitian berbagai publikasi hasil penelitian telah diterbitkan dan artefaknya telah terkumpul dan terklasifikasi. Ciri-ciri kota Banten sebagai kota metropolitan yang informasinya diperoleh dari sumber sejarah telah didukung pula oleh hasil penelitian arkeologi. Hasil penelitian tersebut antara lain dengan ditemukannya situs industri logam serta industri gerabah, temuan barang perdagangan dan sebagainya. Berbagai temuan artefak berupa barang impor seperti keramik asing yang berasal dari berbagai negara dan ditemukan hampir di setiap jengkal tanah di situs Banten ini menunjukkan bahwa Banten memang pernah menjadi bandar yang cukup besar. Pemugaran sisa bangunan kota seperti keraton Surosowan, Kaibon, jembatan Rante, benteng Spelwijk, menara Pacinan lama dan bangunan lainnya telah berhasil memberi citra kehadiran reruntuhan bangunan itu sebagai saksi sejarah eksistensi kota lama Banten. Dari hasil penelitian dan pemugaran tersebut ada satu cara menyelesaikannya ialah merancang kota lama Banten dengan mengembangkannya sebagai `taman purbakala’.

Satu masterplan (rencana induk) taman arkeologi Banten telah dibuat dan situs ini telah dilakukan pemugaran secar sistematis dan terencana. Rencana ini dapat membantu mengidentifikasi area-area yang harus dipelihara secara terbuka. Situs ini, secara umum masih terpelihara, dan beberapa dari sisa-sisa fondasi bangunan, masih terpendam dalam tanah. Untuk ekskavasi berjangka panjang, dan beberapa area yang memiliki desa-desa khusus dapat dihuni terus (dengan ijin dari Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala).

Menurut peta geologi, situs ini berketinggian sekitar 0-25 meter di atas muka laut, dengan kemiringan 2 %. Dari daerah lain yaitu Banten Girang ke arah selatan terdapat daerah perbukitan yang berketinggian antara 25-100 meter di atas muka laut. Curahan hujannya tinggi setiap tahun sekitar 1840 mm, dan temperaturnya sekitar 26-27 °C, dengan kelembaban sekitar 70%. Permukaan tanah daerah Banten Lama dan Tirtayasa (kira-kira 15 km ke arah timur) semakin rata, keduanya adalah zona alluvial (beting pantai, daerah luapan banjir, dan sekitar aliran sungai). Seringkali terjadi banjir besar setelah hujan yang sangat deras. Jenis lempung Banten Lama seperti alluvial, hidromorf dan gleihumus. Proses pengubahan oleh air sungai berasal dari sedimentasi lempungan, sungai dangkal kurang 0,5 meter dalamnya, begitu pula air muka tanah begitu dangkal yaitu pada kedalaman sekitar 0,5-3 meter, dan sungai berair sepanjang tahun. Hal ini membuat lumpur dari hulu yang terbawa sepanjang aliran sungai setelah turun hujan lebat, akan membentuk tanah baru sepanjang tepi laut (disebabkan oleh pengendapan alami). Kenyataan ini menjadi masalah bagi kita ialah: bagaimana menggali situasi di sekeliling kotam ikan.

Dari apa yang telah kita uraikan ini jelaslah sudah kota Banten Lama dengan peninggalan sejarahnya kini merupakan sebuah `museum terbuka’ atau `open museum’. Dalam museum besar ini terefleksikan sebuah `bayangan masa silam kota dan masyarakat Banten’ sedangkan beberapa artefak dari hasil penelitian dan pemugaran yang tersimpan di museum situs Banten merupakan `gambaran’ ciri kehidupan masyarakat kota Banten di masa lampau.

Berbondong-bondongnya para peziarah yang datang dan berkunjung ke Banten untuk berziarah ke makam Sultan Banten dan para ulama Banten yang jumlah peziarahnya itu mencapai lebih dari 1 juta orang setiap tahunnya menunjukkan bahwa Sultan Banten dan para ulama Banten telah berhasil mengislamkan daerah Banten dan Nusantara. Karenanya mereka dengan berziarah itu ingin menunjukkan rasa hormat mereka kepada para sultan dan ulamanya. Ini juga suatu fenomena dari suatu `life museum’ atau `museum hidup’ berupa para peziarah dan obyek peziarahan.

V. Prospek Perkembangan Kota Lama Banten untuk Perkembangan di Masa Depan

Penelitian, preservasi, konservasi dan restorasi peninggalan sejarah dan purbakala di Situs Banten Lama, merupakan investasi yang menyerap tenaga, waktu dan dana serta kepakaran yang tidak kecil. Corak khusus, nilai serta posisinya dalam alur sejarah lokal maupun nasional, menyebabkan Situs Banten Lama (BL) dikunjungi oleh berbagai kalangan dengan frekuensi yang cukup tinggi.

Sementara itu pula, masih harus dikeluarkan dana-dana bagi penelitian, pemeliharaan, pengamanan, perlindungan dan pemugaran. Sungguh disadari bahwa setiap mobilisasi dan realisasi dana, sebaliknya, harus menghasilkan nilai tambah dan kemanfaatan seluas-luasnya, baik bagi segi ilmiah maupun praktis. Suatu prows panjang telah dilalui oleh masyarakat dan budaya Banten Lama, sejak kawasan ini tumbuh dan berkembang menjadi pusat ‘tamaddun’ berciri Islami pada masanya, sampai kemudian lenyap dari panggung sejarah, menjadi puing-puing dan tradisi yang kurang diperhitungkan.

Anggapan-anggapan dasar itulah, yang kemudian menjadi pendorong kuat untuk berupaya secara maksimal, agar situs BL, yang memiliki potensi sumber daya kultural, berdampak meningkatkan sektor ekonomi bagi penduduk/masyarakat daerah maupun nasional. Tentunya pula, harus dihindari dengan sungguh-sungguh dampak negatif yang dapat mencemari nilai dan tradisi masyarakat Banten yang sangat religius.

Dalam kerangka pemikiran itulah maka pemerintah daerah dan masyarakat Dati II Kabupaten Serang dan Banten Lama bertekad sepenuhnya untuk berupaya secara maksimum/ optimum agar sumber daya kultural BL yang amat potensial itu, dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi yang handal, memiliki kemanfaatan nasional dan mambantu peningkatan kualitas budaya nilai/ tradisi baik dalam cakupan daerah maupun nasional.

Pengkaitan program pengembangan situs BL terhadap pembinaan dan pengembangan potensi-potensi kepariwisataan nasional, secara lebih teknis lagi, memiliki sejumlah manfaat dan pemenuhan beberapa sektor kebutuhan hidup, yakni:

1. Memperluas kesempatan berusaha, misalnya dalam bidang perhotelan, makanan dan minuman (food and beverages) atau rumah makan (restaurant), biro perjalanan, pramuwisata, pengembangan prasarana/ sarana rekreasi art shop/pusat perbelanjaan, pendorong penghidupan kelompok-kelompok kesenian dan sebagainya;

2. Memperluas lapangan kerja, yakni terserapnya angkatan/tenaga kerja antara lain ke dalam bidang-bidang usaha tersebut di atas;

3. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, khususnya pada masyarakat dan pemerintah setempat, baik melalui pendapatan langsung (pajak-pajak/ restribusi dll) maupun yang tak langsung;

4. Mendorong pelestarian dan pengembangan budaya dan peninggalan sejarah dengan perkataan lain meningkatkan kualitas hidup budaya daerah/ nasional;

5. Mendorong terpeliharanya lingkungan hidup, yaitu termasuk kedalamnya usaha-usaha pembuatan taman-taman, penghijauan, restrukturisasi tata ruang dan sebagainya, sebagai tindak lanjut untuk menambah daya tarik obyek-obyek wisata;

6. Mendorong pertumbuhan dan peningkatan pembangunan sektor-sektor lainnya sebagai konsekuensi logis untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para wisatawan serta komunitas di sekitar obyek-obyek wisata;

7. Memperluas wawasan Nusantara, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta menumbuhkan rasa cinta tanah air, penghargaan dan saling pengertian regional maupun internasional;

8. Pada akhirnya obyek-obyek wisata (termasuk obyek wisata budaya) terdorong untuk dapat membiayai dirinya sendiri, baik bagi kepentingan pengamanan, pemeliharaan, konservasi maupun restorasi;

9. dan sebagainya.

Saling pengaruh dan keterkaitan antara pembinaan dan pengembangan potensi kesejarahan dan kepurbakalaan di satu sisi, serta pembinaan dan pengembangan kepariwisataan pada sisi yang lain, telah terbukti memberikan nilai tambah, baik secara lokal maupun nasional, seperti telah diperlihatkan melalui pengelolaan terpadu di beberapa negara lain. Nilai tambah tersebut, baik berupa devisa yang semakin meningkat, maupun dalam sektor-sektor kehidupan di sekitar obyek-obyek wisata yang dikelola.

VI. Penutup dan Kesimpulan

Berdasarkan itu, maka perlu disusun rencana program kegiatan dengan urutan prioritasnya, yakni;

a. Penataan kembali dan pemanfaatan bangunan sejarah dan purbakala serta prasarana/sarana penunjangnya, antara lain dengan membenahi dan mengatur kembali perparkiran, kios-loos, sarana sanitasi, pasar dan pembuatan gerbang masuk utama (the main tollgate) dll. Dalam peta rencana, kawasan ini diplot dengan warna merah,

b. Menata kembali dan membangun lingkungan, memperluas prasarana/sarana pendukung seperti; lapangan parkir, tempat istirahat para wisatawan/ peziarah, pembangunan art/handicraft/information centres, perluasan sarana sanitasi / urinior, dll, yang diarahkan pula bagi pengembangan pelabuhan Karangantu dan Pabean untuk dioptimasikan sebagai kelengkapan sarana pendukung. Kawasan tahapan ini diplot dengan warna kuning,

c. Membangun, mengembangkan dan memanfaatkan waduk Tasik Ardi menjadi pusat rekreasi air maupun kegunaan praktis sebagai pemasok, pengatur air bersih/ irigasi, kawasan tahap program ini diplot warna hijau, tetapi realisasinya simultan dengan kawasan merah,

d. Pengembangan berikutnya mencakup: (d.1) pengurugan dan pemanfaatan empang pantai menjadi taman atau kawasan hijau; (d.2) pembangunan kawasan rekreasi balita/anak-anak dengan sarana yang sesuai; (d.3) perluasan pembangunan restaurant, kios, sarana baru yang lebih memadai; (d.4) penataan pantai bagi penyediaan sarana olah raga kelautan (surving, diving, shipping, dll); atau bagi kepentingan ilmiah (under-water archeology); (d.5) pembangunan pusat studi kelautan bekerjasama dengan instansi terkait; dan (d.6) pembangunan prasarana/sarana umum lebih lanjut (advanced program). Kawasan ini diplot warna biru.

Rencana program dan pemanfaatan potensi kultural Banten Lama, mengacu pada pendayagunaan potensi kesejarahan serta kepurbakalaan. Karma itu dan bagaimanapun, pengembangan program arkeologi merupakan komponen pengembangan yang utama dan pertama, yang didukung oleh komponen-komponen pengembangan yang lain;

1, komponen pengembangan lingkungan dan restrukturisasi tataguna lahan/ruang;

2. komponen pengembangan, masyarakat, tradisi dan budaya di Banten Lama;

3. komponen pengembangan museum situs; yang secara keseluruhan merupakan komponen pengembangan yang dioperasikan secara terkoordinasi, terpadu, berdaya dan berhasil guna.

Kesimpulan

1. Kawasan BL memiliki potensi dan asset yang ternama, baik dalam wujud hasil penelitian/pemugaran maupun hasil-hasil pembangunan sektor lainnya;

2. Potensi tersebut, setidaknya sampai pada tahun 1988, belum dimanfaatkan secara optimum, padahal disadari memiliki kemungkinan dan kelaikan yang tinggi-,

3. Model pendekatan yang diterapkan dalam menangani/ mengelola potensi kultural di BL masih terbuka untuk pengujian;

4. Animo dan antusiasme dari kalangan yang begitu luas, setidaknya menggambarkan bahwa model pendekatan tersebut, dapat diprediksikan menekan secara maksimal pengeluaran dana dari pemerintah;

5. Penekanan secara maksimal itu, dimungkinkan oleh keterlibatan banyak pihak, sejak tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan dan operasionalisasi pemanfaatannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Pengembangan arkeologi (dan kesejarahan) merupakan komponen utama dalam keseluruhan sasaran proyek.

As a Muslim scholar adapted to the system of colonial administration and a judge, a Penghulu, often faced a dilemma. On the one hand, he had to act professionally and, on the other, he was urged to satisfy the political interest of his ‘employer.’ Professionally speaking, the duty of a Penghulu was that of a qadi who had to determine facts and pass the judgement as well as that of a mufti who had to give ‘legal’ advice in accordance with the interest of the people, corresponding to the sense of justice in the Muslim community. In his position within the colonial administration, the Penghulu may have been compelled sometimes to give legal advice against the interest of the people. When he became the Chief Penghulu in Aceh, Hasan Mustafa compiled a treatise of questions and answers in which he dealt with among others, the duty of Acehnese people, who were waging war against the Dutch East Indies soldiers, to be loyal to the Dutch East Indies Government.

This paper will try to clarify the context of this view. Contextually speaking, it seems that this view is a reflection of his participation in the effort to end the Acehnese war, so one tends to judge him as a loyal rather than a professional Penghulu. That assumption can also be based on his correspondence and relation with Snouck Hurgronje to whom Mustafa gave information about the socio-political situation in Aceh. Thus, there might be, at least, two factors which urged him to issue such a fatwa; one was his being Penghulu, within the system of the Colonial administration, and the other was his being a friend, if not to say ‘informant,’ of the great Dutch Islamicist Snouck Hurgronje. This paper will try to prove the assumption that these two factors urged him to issue the fatwa rather than a certain method of legal reasoning.

Hasan Mustafa’s fatwa is not the only fatwa which dealt with the relationship between European colonial powers and the Muslims who were colonized. In fact, there were many discussions about this issue which are reflected in a number of legal opinions of Muslim scholars. Being eager to get deeper into this topic, the position of Hasan Mustafa’s fatwa will be placed within the context of classical and contemporary views of Muslim scholars.

This paper will try to answer: (1) what was the historical background of this fatwa?, (2) what were the internal factors, apart from the Acehnese war as external factor, which urged the Mufti to issue this kind of fatwa?

Apart from the introduction and the conclusion, the present paper consists of three parts. The first part which discusses the Mufti and his fatwa will be divided into three sections. The first section contains a biographical sketch of Haji Hasan Mustafa, the second section contains an analysis of Haji Hasan Mustafa’s unpublished manuscript, Kashf al-Sara’ir fi Haqiqat Atjeh wa Fidr (Revealing the Secrets about the Reality of Aceh and Pidir) in which the fatwa under discussion is found, and the third section contains a translation and discussion of the fatwa. The second part which concerns the historical background of this fatwa will be divided into four sections. The first section contains a brief description of the Aceh war; the second contains a brief description of the establishment of a civil government, the third one contains an outline of Snouck Hurgronje’s role in ending the Aceh war, while the fourth section describes the position of Hasan Mustafa between Penghulu and Snouck’s informant. The third part of this paper contains a brief analysis of a number of legal views of some Muslim scholars of the similar issues and a comparison of Hasan Mustafa’s view with them. Finally, after the conclusion, a general bibliography of the materials which were used in this work will be provided.

The Mufti and His Fatwa – A Biographical Sketch of Hasi Hasan Mustafa

Mustafa was born on 14th of Sha’ban 1268/the 3rd of June 1852 in Garut; a region in the eastern part of the Priangan region West Java. His full name is Hasan Mustafa. It is reported that the name Hasan was given by his father and the name Mustafa was given by his grandfather. His father was Sastramanggala and his mother was Nyi Mas Salpah.
Mustafa’s father was a camat, a traditional official in the Cikajang district. He was the son of the regent of Parakanmuncang, Tumenggung Wiratanubaya. His ascendant was the famous Pajajaran prince, Prabu Kian Santang. After performing the hajj, Mustafa’s father changed is name to Uthman.

His mother was the daughter of Dalem Sunan Pager Jaya of Suci, Garut. She had a very pious Muslim ancestry who devoted themselves to the propagation of Islamic teachings to the Sundanese people when their belief was still paganism.

According to Holle (1829-1896), a Dutch government advisor who had a good relationship with Mustafa’s father, Mustafa was an intelligent and an attractive boy. Many people were impressed by his intelligence. Understandably, his father was given suggestion by a Dutch scholar to send Mustafa to a Dutch school. His father, however, insisted on his eight year old son to perform the hajj. After having been in Mecca for two years, he returned home to Garut and continued his basic education under the supervision of several religious teachers. He studied basic sciences as a prerequisite for further education such as fiqh, tawhid, hadith, Qur’an and Arabic. Having mastered the basic education, he continued his education at a higher level as a santri wandering from one Pesantren to another. He learned nawh, sarf, usul al-fiqh, fiqh, balagha, tafsir, mantiq, tasawwuf and tawhid under the supervision of various kyais. It was reported that among his kyais were Kyai Khalil of Bangkalan, Raden Haji Yahya of Garut, and Abdul Qahhar who belonged to the Shafi’ite in fiqh and to the Ash’arite doctrine in theology. Through those kyais, Mustafa was introduced to a discourse which is usually termed as the orthodox Islamic doctrines or the doctrinesof Ahl al-Sunna wa ‘l-Jama’a. In 1869 he was married to Nyi Mas Liut and went back to Mecca again. He studied there for about 4 years under the supervision of a number of shaykhs.

First was Shaykh Muhammad. He was a very popular Alim and was surrounded by a dozen disciples from the Archipelago. He was an expert in almost every subject of the Islamic sciences. His greatest expertise, however, was in tafsir. Mustafa studied tafsir, nahw, and sarf with him for more than eight years. Mustafa’s second teacher was Shaykh Abdul Hamid al-Daghestani. He was an expert in fiqh. He was popular and had a good reputation, not only among his Arab disciples but also among the Turks, the Yemenis, and the Javanese respectively. Al-Daghestani’s favourite book was the Tuhfa of al-Haitami and he wrote a hashiya (explanatory marginal notes) on it.

Shaykh Abdullah al-Zawawi (1849-1924) was another favourite teacher of Mustafa. He was a pious man. At the age of twenty, Zawawi was appointed as a professor at the Haram. He was very famous among the Javanese students. According to Snouck’s description, Mustafa was one of the leading students. When he was approaching his thirties, he gave important lectures in his apartment and in the Haram. He also wrote an important book which dealt with Arabic poetry and it was published in Cairo. Unfortunately, there seems to be little known about it.
Whether Snouck met Mustafa in this period is open to question. According to Snouck’s statement to the governor in his recommendation of Mustafa’s candidacy as a Penghulu in Aceh, when he resided in Mecca in 1885 to study the Jawa Hajj colony, he met Mustafa. This fact is confirmed by Van Koningsveld. According to him, Snouck met for the first time with Hasan Mustafa in Mecca in 1884. Jahroni, however, refuted this idea by referring to Mustafa’s Gendingan. He remarked that Mustafa did not say anything about this meeting. According to him, Snouck’s statement to the governor that he had met Mustafa could be seen as a kind of legitimating that he really knew his candidate, since there was a discrepancy between Snouck’s residence in Mecca in 1885 and Mustafa’s return to his hometown around 1882. In my opinion, Van Koningsveld’s notion that Snouck Hurgronje met Hasan Mustafa in 1884 in Mecca is right, because Hasan Mustafa in his letter sent to Snouck Hurgronje datect October 14, 1913 explained himself about that meeting. In that letter, he described that he with Snouck have agreed to make a plan to make a journey in Indonesia. And then they met again in July, 1889.

Having resided in Mecca for about 12 years, Mustafa returned to his hometown in 1882. He taught various Islamic subjects in the Mosque of Garut. In 1887, he participated in Snouck’s journey. After completing that journey, he went back to Garut and resumed his teaching.

In 1892 he was appointed Chief-Penghulu of Kutaraja (Aceh) at the recommendation of Snouck. His new status as a Penghulu involved him in the Dutch colonial government. He had become now the official who was responsible for Islamic religious matters and, at the same time, he served as one of Snouck’s informants.
In fact, as Van Koningsveld asserted, initially Mustafa had been steadfast in refusing any official position offered to him, including that of Penghulu in Kutaraja. After some encouregement by Snouck, he finally decided to accept it. Referring to Mustafa’s Gendingan, Jahroni adds to Koningsveld’s assertion that Mustafa’s decision was because he was determined to maintain his good relationship with Snouck. His salary, according to Van Koningsveld, was not bigger than that of a tradition scribe (juru tulis).

According to Jahroni, Mustafa arrived in Aceh to take up his new job as the hoofd Penghulu of Kutaraja on February 22, 1893. His besluit was dated January 13, 1893, no. 23. He held this position for three years.
Jahroni maintains that initially, Mustafa was able to easily adjust himself to the new environment which was dominated by the Dutch people. He could perform his official duties without being subjected to any suspicion or prejudice. The situation changed, Jahroni goes saying, when Mustafa, as a part of his duties, tried to develop a relationship with some of the particular groups among the Acehnese people. His attempts were very successful, but this achievement aroused some suspicions, and erupted as the major cause of his conflict with the Dutch officials. The latter, according to Van Koningsveld, considered that Mustafa was interfering inn issues which were beyond his authority. He was being stigmatized as being unable to co-operate with his Dutch counterparts. The upshot was that Mustafa was investigated by the Dutch supervisor (controleur).

Mustafa, according to Van Koningsveld, complained about this investigation. Mustafa sometimes would have to wait a couple of days just to perform a small official duty. Snouck wrote to Van Langen about this treatment and tried to defend Mustafa.

This harassment, however, did not last very long. In their meetings, the Assistant-Resident of Aceh Besar suggested Mustafa to understand that he really should limit his activities. Van Koningsveld maintains that the conflict between Mustafa and some particular Dutch officials had been the main reason that Mustafa had not been able to work to the top of his bent. He goes on maintaining that Mustafa claimed that the Dutch had ignored his kindness. The Governor of Aceh Besar deplored this, affirming that this prevented him from profiting from Mustafa’s expertise.
During this period, Hasan Mustafa wrote a letter to one of the great Acehnese leaders, asking him to be loyal to the East Indies Government and to command his own people not to wage war with it. In the meantime he also wrote a book containing questions and their answers on social, political, cultural and religious matters, Kashf al-Sara’ir fi Haqiqat al-Atjih wa ‘l-Fidr (Revealing the Secrets about the Reality of Aceh and Pidir).

Mustafa was appointed Chief-Penghulu in the third phase of the Aceh war which had already begun in 1873 and lasted until 1913. Based on the periodization of the Aceh war made by Ibrahim, his appointment took place in the period of the establishment of civil government which divided Aceh into three administrative areas: Great Aceh with Kutaraja as its centre of government, northern and eastern Aceh, Western Aceh. This period paved the way for the Dutch East Indies government to change its ‘relationship’ with the Acehnese from the sitation of ‘war’ into one in which the Acehnese were designated as ‘rebels,’ based on the rejection of the sovereignty of the legal Acehnese Sultanate.

An Analysis of Haji Hasan Mustafa’s unpublished Manuscript – Kashf al-Sara’ir fi Haqiqat al-Atjih wa ‘l-Fidr (Revealing the Secrets about the Reality of Aceh and Pidir) in which the Fatwa under Discussion is Found

When Mustafa became a Penghulu in Kutaraja Aceh, he wrote the above-mentioned book. As he mentions in the introduction of this book, he finished writing it on Wednesday Muharram 21, 1312/July 25, 1894. The introduction of this book includes ony the information about the date in which this book was written and the status of the author when he wrote the book. The author acknowledges that his book is actually entitled in Malay Boekoe Rahajat Atjeh dan Pidir (the Book of the People from Aceh and Pidir). On Arabic, he entitles the book as Kashf al-Sara’ir fi Haqiqat al-Atjih wa Fidr.

Hasan Mustafa puts forward his motive of writing this book in questions number 69 and 82. He describes in those two questions that he wrote this book to prove that he had been in Aceh. He wrote the book to help the Kompeni ‘cure’ the disease of the Acehnese. Since the book contains the description of the disease of the Acehnese, he supposes that the book is read by the Great People (Dutch East Indies Government) as the doctors who were treating the disease. According to him, the doctors could not cure the disease if they would not know the disease well. Unfortunately, no further information about the publication or circulation of the book can be found. In all of Hasan Mustafa’s letters sent to Snouck Hurgronje, which are kept in the Leiden University Library, no discussion between Hasan and Snouck can be found around the issuance of this book.

This book is presented in classical Malay with hard-to-understand sentences; the punctuation is not clear; it contains complicated-subject-object-predicate relations; long sentences; a paragraph often contains only one sentence which sometimes may take more than one page. The numbering of the questions is carelessly written, especially in the last one third of the book. The book contains scribal errors, handled by crossing them out. Besides, the author of the book does not use any systematical method in explaining the subject matter. He describes, for instance, the Acehnese people in a number of questions. So if one wants to know his reflection on Acehnese people, one has to read questions no. 11, 12, 13, 7, 37, 52, 51, 53, 43, and 78. It is true that he acknowledges that in writing this book he just follows his mind haphazardly. Therefore, one may feel it very difficult to understand the contents and the ideas of the author, except after having read the whole book several times.

This book contains the author’s reflection on political, social, cultural and religious subject matters. In describing his reflections, the author uses the method of questions and answers. There are in all 154 questions with their answers occupying 190 pages. In this question-and-answer book, he overviews the Acehnese character and their view toward the Dutch East Indies soldiers. He explains the role and duty of the sultan, uleebalang, and raja and their mutual relationship. A number of figures such as Tuanku Hashim, Muhammad Da’ud, Teungku Ci di Tiro, Teuku Umar and Muhammad Zahir are under his discussion in this book. The discussion on Kompeni, Dutch East Indies Government, its role and advantage for the Acehnese is paid much attention by Hasan Mustafa while the war between the Acehnese and the Kompeni is summarized in a brief discussion. In the following paragraphs, I will describe Hasan Mustafa’s explanation of the above mentioned matters and I will prove that the whole explanation comes to one conclusion, viz., the exhortation to the Acehnese to be loyal to the Kompeni.

Hasan Mustafa maintains that the word Aceh is derived from hantjee wich means ‘there is no end’. Aceh in the past was a wild grass plain when it was burned, the thorn of the grass of th plain came forth again. Aceh is divided into two regions: Great Aceh and Aceh Pidir. The Great Aceh comprises three sagis (sides) and seventy-two mukims (districts) while Aceh Pidir comprises Eleboe, Oenjoeng and Pante-Radja. Uleebalang is a man of authority in the mukim while the sultan become the possessor of an endowed mukim (mukim wakaf). Hasan Mustafa does not explain who is the man of authority of the sagis and those three regions which are part of Aceh Pidir.

Generally speaking, Hasan Mustafa had a bad impression about the Acehnese people. Aceh is described as a country whose people always deceive each other. According to him, one can see many examples of deceits such as between the kings, brothers, and even between sons or daughters in law and their parents. Hasan Mustafa maintains that it is difficult for them to refrain from such a bad habit as deciet. The Acehnese share a stubborn and firm character; they are easy to forget the goodness and the favour of others and always refuse an understanding and good advice. Once they are annoyed by others, they will be angry forever.

Mustafa goes on maintaining that this bad character and habit are due to a low level of cognition and literacy and also because of their indifference to the significance of being ruled and being loyal to the Dutch colonial rule. In another passage, Hasan Mustafa explains the reasons why it is difficult for the Kompeni to rule Aceh. He puts forward two reasons: First the stubborness of its kings and secondly the stupidity of the people.

If one reads all the passages in this book, one finds similar titles which Hasan Mustafa ascribes to the Achehnese. The titles share negative meanings. In some passages, stupidity, sickness and lack of education are ascribed by the author to the Acehnese, while in some other passages stubborness, lies, meanness, deceitfulness and refusing the goodness and help of the others stand for the same purpose. Surprisingly, opposite qualities which contain appreciative as well as admiring meanings are attributed to the Kompeni, the rivals of the Acehnese people who want to establish justice, a powerful people who rule the country cleverly, and as infidels.

Interestingly enough Hasan Mustafa also describes how the Kompeni is viewed by the Acehnese. According to Hasan Mustafa, the Acehnese have various names and titles which they ascribe to the Kompeni, their rival in war. A number of names will be given here. First, the Kompeni is considered by the Acehnese to be a very powerful king who wants to seize the country without obeying the rule of the Acehnese kingdom. The Kompeni is also considered to be very powerful and wealthy people who are difficult for the Acehnese to be faced in war. In another passage of his book, Hasan Mustafa maintains that the Acehnese are hoping in vain that the Kompeni will feel guilty with their coming to Aceh.

In a number of passages, Hasan Mustafa puts forward his opinions concerning the ways to handle and manage the Acehnese. According to him, there are two difficulties one will face when one deals with Aceh: (1) the stubborness of its kings and (2) the stupidity of its people. Therefore if we propose an idea which deals with a religious matter, we should not mix it with an idea concerning a political matter. If we deal with an idea concerning trade, we should not discuss it at the same time as our dealing with an idea concerning religious matters.

He goes on maintaining that we should not hope that the diseases of the Acehnese will be cured quickly because of the great number of diseases such as murdering, deceit, slander etc. Therefore we should have a great quantity of medicines to cure those diseases. In another passage, Hasan Mustafa puts forward another tip to handle the Acehnese. According to him, when curing the disease of the Acehnese, one should cure it carefully in order that the medicine which is used becomes effective. In describing the fact how difficult it is to handle the Acehnese, Hasan Mustafa compares the difficulty with that of teaching a student, one needs more than one teacher.’ The tone of his hopelessness in handling the Acehnese is well-reflected in this passage: ‘One may destroy the Acehnese people, but they will emerge again.’ His last tip to handle the Acehnese is that if one wants to gain popularity and sympathy of the Acehnese, one should first speak about the excellence of one who was killed in the Way of God (mati sahid) and secondly one should obey the rule of the religious teachers which has become hukum adat (customary law).

Even though Hasan Mustafa overviews briefly the position of the sultan among the Acehnese as well as the socio-political position of the raja and the uleebalang, he does not distinguish between the sultan, raja (the king) and uleebalang. Hence, reading his explanation about this matter, one may find it difficult to understand whether or not the sultan and raja are the same and whether or not there is any difference between the raja and uleebalang. According to Hasan Mustafa, the sultan resides in Great Ache and he speaks Malay and sometimes Arabic. The people trust the sultan very much due to his spiritual loftiness and dignity. The Acehnese people take the water which the sultan uses for washing his foot. They use this water to cure the sick. The Acehnese people love and appreciate the sultan very much. The proof of this love and appreciation is reflected in their considering the sultan to be a jewel (intan). The loyalty of the people to the sultan is incomparable. When Said Abdurrahman Zahir almost became sultan, he was refuted by the people vehemently due to his nearness and goodness to the Kompeni.

Hasan Mustafa also overviews the position of the raja (king) and discusses the uleebalang briefly. Firstly, he divides the rajas into raja besar (bing king) and raja kecil (small king). He does not explain further the difference between these kings. He just mentions that some rajas are given a salary by Kompeni so due to that they are loyal to the Kompeni and will extinguish any rebellion against it in the area of their power. Some of them are not loyal to the Kompeni, because the latter could not compensate for the glory which they had before. Rajas are always attributed with kepala besar (stubbornness), one of the two factors which make it difficult for the Kompeni in handling the Acehnese, besides the stupidity of the Acehnese people. They have the bad (habit) of having feuds with each other and most of them are violent to the people. Rajas make use of ‘hard’ language in their daily communication. To describe how bad the uleebalangs are, Hasa Mustafa refers to a Teungku’s saying that the heart of an uleebalang is like buah mancang (a sort of fruit) whose smell is good and its colour is yellow. But its inside part is rotten. In another passage, Hasan Mustafa maintains that uleebalangs who have been loyal to the Kompeni still make use of the stamp of sultan’s cap sembilan in order to control the people under their authority.

There was a complicated conflict, according to Hasan Mustafa, between the sultan and the uleebalang. The sultans considered the uleebalang’s submission and loyalty to the Dutch East Indies as a menace for their control of the Acehnese people as well as an insult. In the uleebalangs’ perception, the Acehnese kings simply are concerned with their own dignity, power, wealth and self interest. In their perception, the Acehnese kings were indifferent to the people’s interest.

A number of Acehnese figures are discussed briefly by Hasan Mustafa such as Muhammad Da’ud, Tuanku Hashim, Teungku Ci di Tiro, Teuku Umar and Muhammad Zahir. Apart from Muhammad Daud and Tuanku Hashim, the discussions of other figures mentioned above are too short to be summarized here.

Muhammad Daud has the title P I. The title was given by the Acehnese as a symbol of their loyalty. The title will perish if Muhammad Daud violates the religious law or customary rule. In another passage, Hasan Mustafa suggests to the Kompeni to accept the idea of ‘goodness’ of Muhammad Daud, because the Acehnese loyalty to him is quite strong. Muhammad Daud has a very learned relative namely Tuanku Hashim. According to Hasan Mustafa, Tuanku Hashim has the title Banta Muda Mangkoe Raja. He is prudent and wise man who exerts strong influence among the Acehnese. If the Kompeni wants to gain control over the whole Acehnese people, it should make peace with Tuanku Hashim who can speak Malay, Arabic and Hindustan (Urdu), and who is well versed in the history of ancient kings and the history of some European countries, Bombay and Sumatra.

In another passage, Hasan Mustafa maintains that for the Acehnese, the cooperation with the Dutch East Indies soldiers is a shame that can cause their dignity and self esteem to go down. Teuku Umar as well as Tuanku Hashim’s cooperation with the Dutch East Indies’soldiers is merely a strategy to gain financial aid from the Kompeni. In fact, they used the financial aid for the interest of the Acehnese war. Their indifference to co-operate with the Dutch East Indies government causes the Acehnese kingdom to go down and become disintegrated.
Hasan Mustafa maintains that the rule which is used by the Dutch East Indies and imposed upon the Acehnese is essentially in accordance with the rule of Islam. Its main goal is to embody the welfare among the people. The Dutch East Indian government as the ruler is skillful and powerful while the Acehnese are in need to be ruled by a skillful and powerful ruler, in order to become developed and glorious. So, it is a duty incumbent upon Muslims to be loyal to the colonial government.

The explanation about the Dutch East-Indies soldiers, the Kompeni, occupies a big part of his book. According to Hasan Mustafa, the arrival of the Dutch East Indies soldiers in Aceh is meaningful and necessary for ruling its own people and to enchance as well as develop the degree of welfare and dignity of the Acehnese people. According to him, the Kompeni is a ‘medicine’ to cure and treat the stupidity, illiteracy and underdevelopment of the local people. Even though the Kompeni appropriated the natural resources, it is important for the Acehnese. At this point,he suggests to the Acehnese to keep a good relationship with the Dutch East Indies soldiers because the Kompeni is their ‘sultan’ which also tried to embody the interest of the Acehnese people.

Hasan Mustafa does not overview the Perang Sabil, the holy war or the Aceh war extensively. He simply states that the Kompeni is able to halt and extinguish the Acehnese rebellion. According to Hasan Mustafa, the Aceh war is the embodiment of the Acehnese stubborness preventing them to be loyal to the Colonial government. This stubborness belongs to their carelessness, lack of education, stupidity and indifference to the importance of being ruled by the Colonial government.

Bearing Mustafa’s explanation mentioned above in mind, one gets a strong impression of his loyalty to the Colonial government. He legitimized the Dutch East Indies’ effort to end the Acehnese war and enforcing civil rule. He tried to identify the Dutch East Indian Government as sultan who deserves obedience and loyalty from all the Acehnese people. Bearing Mustafa’s position as a Chief-Penghulu in mind, one may understand his view and idea about the Dutch Colonial Government. His position might have compelled him to play an active role in extinguishing the Acehnese rebellion.

In a letter he sent to Teungku Moehammad Zen Bantara Paloe in Jumada Awwal 3, 1312 H., Mustafa requested him to halt the warfare of his soldiers with the Dutch East Indian soldiers. If Teungku Moehammad Zen could halt the rebellion of his own people, he might deserve wealth, power and whatever he looked for from the Dutch East Indian soldiers. As described in his letter, as a sign of his happiness about their friendship and of readiness to co-operate with the other, Mustafa sent a can of minyak sapi (butter) to Moehammad Zen.

The Translation and the Discussion of the Fatwa
Question
64. If I am asked about whether or not I see the goodness of the kings in the Great Aceh.
71. I am asked whether or not that the stupidity in a country whose people are Muslims is because of the lack of education in Aceh (Negeri). Whereas I know the cleverness of the education in Aceh (Negeri).
72. What are the indications of the stupidity of ulama of this country?

Answer
64. You have to see that the cleverest one among those kings is one who is close to the Dutch East (Indian) government.
71. I know, but you have to know that those who hold the rule of this country are not religious teachers, or do I make a mistake?
72. I will write that the religious books are of course in accordance with the ruling government. In order that the readers can read my view easily, here I write my answer in malay. First, the hadith stated that religion is an easy matter. Secondly, the Holy Qur’an states that it is incumbent upon Muslims to be loyal to the ruling government. Thirdly, it was stated in Nasa’ih al-Muluk that the ruler has to use a thousand ways in ruling his people. But all [those ways] serve two aims: the advancement of the country and the happiness of the people. Fourthly, Ibn Qayyim said that the proof of justice is embodied in the religion of God. He [God] does not establish justice in one exclusive form, and because of that most religious people think that religious law always changes. Whereas it does not change until they learn it in order that they understand that this sayingis true. Ibn Hajar in 700 H. stated that we are not allowed at all to say that the religious law changed. But we say that the change of law is because of the change of the legal case.

I selected these three questions out of 154 Hasan Mustafa’s opinions in the mentioned book, because they seem to reflect his legal notion about the relationship between the Acehnese and the Dutch East Indian government. As we can see in his justification of the duty of the Acehnese to be loyal to the ruling government, Hasan Mustafa seeks to base his view on the legal traditional sources – the Qur’an, the Traditions, the consensus of the Muslim scholars and the view of a number of Muslim scholars. Nevertheless, analyzing the content of this fatwa cannot be separated from understanding the whole discussion undertaken by the author as mentioned above.

In the first fatwa, the Mufti asserted that the cleverness of a king should be measured by his closeness to the Kompeni (Dutch East-Indian government). This fatwa implies that the closer relation a king has with the Kompeni, the cleverer he is. The use of the word ‘clever’ may reflect the Mufti’s value judgment which may imply that the good king is the one who is close to the Kompeni and the bad one is the one who is not close to the Kompeni.

In questions no. 47, 63, 64, 68, 71 and 75 of his Kashf, Mustafa maintains that the arrival of the Dutch East Indian Government in Aceh is meaningful and necessary for ruling the people and to enhance and develop the degree of welfare and dignity of the Acehnese people. In question no. 19, he suggest (to) the Acehnese people to keep good relationship with the Dutch East Indian government because it is their sultan which also tries to embody the interests of the Acehnese people.

The third fatwa seems to reflect Mufti’s justification of his opinion that it is the duty of the Acehnese to be loyal to the Dutch East Indian government. Basing himself on the traditional texts – a passage of the hadith, a verse of the Qur’an and an opinion of the author of Nasa’ih al-Muluk as well as an influence of an opinion of Ibn al-Qayyim and Ibn Hajar, the Mufti legalizes the existence of the Dutch East Indian Government. He apparently believes that as long as the Kompeni is concerned with the two goals recommended, the Kompeni deserve the loyalty of the Acehnese, in line with a verse of the Qur’an abot loyalty to the ruling government as an obligation and of the hadith stating that religion is (an) easy matter.

Apart from the three questions quoted above in a number of other questions on the relationship between the Dutch East Indies government and the Acehnese, such as 75, 76, 77, 151, Hasan Mustafa does not refer to any religious traditional legal sources as a basis of his legal argument. He simply mentions that the Dutch East-Indian government is a medical doctor who tries to cure the ‘disease’ of the Acehnese people. He also maintains that the Kompeni consists of clever men who try to educate the Acehnese so as to eliminate the stupidity and to instruct hhow to manage the country well.’ Referring to Hasan Mustafa’s legal opinion in question no 72 as quoted above, one may understand the reason why Hasan Mustafa is so keen to convince the Acehnese people to be loyal to the Dutch East Indian government.

Instead of quoting the passage of the Qur’an on the prohibition for Muslims to acknowledge infidels to be their rulers and the Tradition of the Prophet – peace be upon him – concerning the same subject matter as quoted by a majority of Muslim scholars and as mentioned in all the Acehnese poetry concerning the Kompeni, Hasan Mustafa interprets those texts as being in accordance with the interests of the Dutsch East Indian government. This fatwa reflects the Mufti’s legitimation of the ruling government which was unanimously an infidel government. So one can hardly escape the impression that this fatwa was merely a part of the Colonial propaganda, rather than a genuine piece of legal advice.

The Historical Background of the Fatwa

Aceh War

Different names were given to the war between Aceh and the Dutch Colonial government which began in 1873. In various texts of the Acehnese found in the Leiden University library, the wars between the Acehnese and the Dutch East Indian soldiers were called differently. In cod. Or. 8706, p. 7 and cod. Or. 8134, p. 3, the war is named Perang Belanda, waging war against the Dutch, in Cod. Or. 8926, p. 1 and cod. Or. 8146, the war is named as Perang Kaphé, waging war against the disbelievers, while in cod. Or. 8926, p. 1, it is called Perang Sabi, waging war in the way of God. Alfian calls the war Perang Belanda, while Van’t Veer and Van der Maten called it de Atjeh Oorlog.

Different periods are attributed to the war between the Acehnese and the Dutch, as well. Kraemer distinguished seven periods; (1) the first expedition under the command of J.H.R. Köhler (April 5-29, 1873); (2) the second expedition under the command of J. van Sweiten until the occupation of the Dalam, the place of the uleebalang; (3) the period of consolidating the occupation of Aceh (April 1874-July 1878); (4) the period of violence and of occupying the entire Great Aceh (June 1878-September 1881); (5) the period of civil government (1881-1884); (6) the period of consttant decline (1884-1896); (7) the period of violence and the end of Aceh war (1876-1910). Paul van’t Veer in his book De Atjeh Oorlog classifies the Aceh into four periods; (1) the first period, 1873; (2) the second period, 1874-1880; (3) the third period, 1884-1896; (4) the last period 1898-1942. Referring to Jongejans, Alfian states that the Aceh war lasted from 1873 till 1913.

Different views about the end of the war also occupied the concern of the scholars. According to Kraemer, the war lasted ntil 1910, but according to Van’t Veer, it lasted until 1942. Jongejans and Alfian share the view that the war lasted till 1913 due to the death of the majority of Tiro ulama. According to Reid, however, the war lasted until 1898 due to the end of the conflict between Aceh and the Dutch due to the interference by Britain.

As for the origin of the Aceh war, at first the Dutch colonial government could not do anything against the Acehnese kingdom owing to the existence of the London Treaty of 1824. It was stated in the treaty that the Dutch should respect the sovereignty of the kingdom of Aceh. After years, the Dutch succeeded in inviting the British to the meeting table which gave rise to the treaty of 1871 known as the Sumatra treaty. It was stated in the treaty that the Dutch had the freedom to extend their sovereignty to the whole of Sumatra. They did not have the responsibility any more to respect the sovereignty of the kingdom of Aceh as mentioned in the London treaty of 1824. In the same year, the Dutch sent shp called Jambi into the sea of Aceh to survey the condition of the sea-side so that they could build a light house and study the political situation in the area of the sovereignty of the kingdom of Aceh.

The Dutch also sent a number of envoys urging the Acehnese government to acknowledge the sovereignty of the Dutch Colonial government. The Acehnese government rejected the request and conversely urged the Dutch Colonial government to give the former colonies of Aceh back, such Sibolga, Nias and Lankat.

In 1872, the Dutch Colonial government arrested the Acehnese ship called ‘Gipsy’ ship, which gave rise to increasing the tension between the two rivals. The Dutch sent envoys to settle the conflict but they failed. In 1872, the Dutch proposed the establishment of a commission led by the resident of Riau. In response to the proposal, the Acehnese government sent envoys led by Tibang Muhammad proposing the postponement of the negotiations. Coming back from Riau the Acehnese envoys stopped at Singapore to negotiate with the consults of USA and Italy to prepare the concept of the same level of cooperation between the Acehnese kingdom and USA against the threat of the Dutch Colonial government. The Dutch consul sent a message to the East Indian government informing that the American and Italian consuls tried to convince their governments to help the Acehnese wage war against the Dutch. As a result, in February 18, 1873 the Dutch government ordered Governor-General, Loudon, to send the navy to Aceh. Having heard that American squadrons had been sent to Aceh, envoys were sent by the Dutch colonial government to Aceh urging them to acknowledge the sovereignty of the Dutch. Receiving an unsatisfactory response, the Dutch government declared war on March 26, 1873.

The Dutch sent five naval ships. 6 steam ships, 5 small steamships and 8 patrol ships. On 8 April 1873 the Dutch army set foot in Pante Ceureumen, in the eastern region of Ulee Cheue under the command of J.H.R. Kohler. After having waged war for several days, the Dutch could hold only the Great Mosque of Kutaraja. Due to the pressure of the Acehnese army, however, they left it later. Kohler was shot and the Dutch army left Aceh back on April 29, 1873. The first Dutch agression failed.

On December 9, 1873, the second aggression against the Acehnese began. The force was multiplied and led by J. van Swieten. Tengku Hashim with his army guarded the Great Mosque and strengthened the defensive post in Peukan Aceh and Lembheuk and arragned the inner defence of Aceh.

Having learnt that the Great Mosque was taken by the Dutch army on January 6, 1874, 3,000 Acehnese who came from Mukim Duabelas (twelfth district) strengthened the war line which was built by Panglima Polim. Dalam was guarded by 900 armed Acehnese. After having been attacked many times by the Dutch, Dalam fell into the hands of the Dutch army on January 24, 1874. At the same time cholera spread widely among the Acehnese. The war ceaed for a while and the Dutch proposed the Siak Treaty with the Sultan of Aceh.

Because of the fact that Dalam was under the guard of the Dutch, Van Swieten proclaimed on January 31, 1874 that the kingdom of Aceh had already come under the rule of the Dutch. He also announced that the East Indian government had replaced the sultan and that Great Aceh had belonged to the Dutch East Indies.

Many uleebalangs signed the peace treaty with the Dutch in 1874 and 1876. A great number of Acehnese, however, steadily attacked the Dutch army. This forced General Wiggers van Kerchen to improve and extend the defensive line.

Nevertheless the defence was not efficiently able to hold back the Acehnese army, because of the increasing spirit of intensive attack as a result of the arrival of Habib Abdurrahman al-Zahir from Turkey.
In 1878, van der Heijden, the Civil and Military Governor, tried to attack all the valley of Aceh river in Great Aceh. In March 1878, Habib Abdurrahman attacked Lam Krak. Two months later, there was a meeting held among the Acehnese leaders to intensify the attack against the Dutch. It forced the Dutch to send military forces to the southern part of Great Aceh and West Aceh in February and March of the same year. Habib Abdurrahman and a number of uleebalangs now gave up fighting and made contacts with the Dutch.

In May, June and July of 1879, the Dutch sent a naval force to attack the bivouac of Aceh in Kuala Jangka and Peukan Baro of Pidie, Ladong and Krueng Raya of Great Aceh, and Pesangon in northern Aceh. The patrol which was suggested to be run continuously by Van der Heijden was stopped by Pruys van der Hoeven, considering that many uleebalangs ceased to attack the Dutch and promised to be loyal to the East Indian Government. In January 1891, Tengku Cik di Tiro Muhammad Saman passed away and this was followed by the death of Teuku Panglima Polim. In September 1893, Teuku Umar with his 15 leaders declared their loyalty to the East Indian Government and he was entitled henceforth as Teuku Johan Pahlawan.

The Establishment of Civil Government

In Staatsblad of 1881 no. 79, it was declared that Great Aceh fell under the rule of the civil government in Kutaraja, and that the states which were under the command of uleebalangs outside of Great Aceh were allowed to be autonomous. On April 6, 1881, Pruys van der Hoeven was appointed civil governor. Pruys divided the area of his rule into three districts: (1) Great Aceh with Kutaraja as the center of government; (2) northern and eastern Aceh with Lhokseumawe as the center of government and western Aceh with Meulaboh as the center of government. He was assisted by ten controllers.

Snouck Hurgronje and his Role in Ending the Aceh War

As the one who founded the official institution which studied and proposed colonial policies concerning Islamic affairs to the Dutch East Indian government, Snouck played a significant role in the efforts to suppress the Acehnese rebellion. His role can be traced from his research in Mecca until his establishment of Het Kantoor voor Islamitische Zaken.

It is known that under the cover of the Pilgrimage (the hajj) weapons were secretly dispatched from Istanbul to Aceh. The leaders of the Acehnese rebellion who escaped from Aceh and were searched by the Colonial high authority were known to reside in the Holy City of Islam. Mecca became the central city of agitation. Bearing this in mind, Kruyt, the Dutch consul in Jeddah, proposed to the Ministry of Colonization in the Hague the training of local secret Muslim agents who could enter Mecca freely. Since this initiative was rejected by the Ministry of Colonies, he suggested another proposal namely the dispatching of two envoys among the pilgrims entering Mecca. This proposal was also rejected by the Ministry of Colonies. Finally, Snouck Hurgronje was recommended to deal with this ‘secret duty.’

In his letter to Theodor Noldeke on August 1, 1885, Snouck wrote that the main goals of his activities in Mecca were to study the daily activity of the pilgrims, the behaviour of the ulama and their political activity in the form of pan-Islamism which was being disseminated among the Muslim world by the pilgrims, especially among Muslims in the East Indies.

Snouck’s activity for half a year in Mecca helped his next career in the East Indies. He was able to get the ulama’s sympathy so much that he could collect valuable information which enabled him to design a colonial policy concerning the centers of religious learning in the East Indies. He also got the sympathy of some of Acehnese ulama, such as Teungku Nurdin, a younger brother of a former chief Penghulu who helped him very much as he believed in Snouck’s Muslimness and his good relationship with Nurdin’s teachers in Mecca.

As a religious adviser in Het Kantoor voor Islamitische Zaken, the office dealing with Muslim matters, Snouck Hurgronje with his ambtelijke adviezen played significant role in influencing the colonial policies in dealing with Muslims in the East Indies. It is not an exaggeration if Wertheim states that Snouck’s ambtelijke adviezen testify to Snouck’s active role in extinguishing the Acehnese rebellion.

Hasan Mustafa: Between Penghulu and Snouck Hurgronje’s Informant

Many informants assisted Snouck Hurgronje in doing his research both in Arabia and the East Indies. Haji Aboe Bakar Djajadiningrat is often considered as Snouck’s most loyal assistant who supplied valuable information for a big part of Snouck’s Mecca in the Latter Part of the Nineteenth Century. He supplied the information to the Dutch Consulate in Jeddah about the rebellious leaders from Western Java who had escaped and resided in Mecca. Besides, he oversaw the activity of the Indonesian hujjaj, collected information about them and traced secretly the activities of the rebels from the East Indies. In a letter sent to Euting, Strassbourgh Orientalist, of December 11, 1888, Snouck wrote about his next journey to the East Indies: ‘In Suez, I might meet a journey fellow. He is a well-educated Javanese, who has been in Mecca for 12 years. He has been my most loyal informant for years, and also helped me loyally when I was in Mecca.’ Another informant of Snouck was Hasan Mustafa who accompanied Snouck Hurgronje during his journey to study the Islamic studies of the Pesantrens (Islamic traditional colleges) in west and middle Java in 1889 and 1890. He then collected information about Pesantrens in an effort to design a colonial policy dealing with these centers of Muslim learning. In 1896, Snouck acknowledged that ‘Hasan Mustafa accompanied me in 1889-1891 in a number of my journeys in Java: Due to his indispensable assistance, a great number of indigenous people gathered around me from whom I could gather valuable information.

The friendship between Snouck and Hasan Mustafa began in Mecca. When Snouck Hurgronje did his research in Mecca, he became well-acquainted with the Jawa, the people who came from the South-East Asian Archipelago. Snouck met Hasan Mustafa in Mecca in 1884. He knew well two of sixty Sundanese students; Hasan Mustafa and Muhammad Garut. As stated in his own diary, Snouck built a good relationship with the Javanese students and ulama in Mecca.

The appointment of Hasan Mustafa as Penghulu cannot be separated from Snouck’s role. In a letter he sent to the Secretary of the Governor General he stated, ‘He obviously could easily develop a good relationship with the Acehnese and has a grasp of the real situation.’

Initially, Mustafa refused the offer given to him by Snouck to become Penghulu. But Snouck’s repeated suggestions and urgings compelled him to accept it. Mustafa’s readiness to finally accept the offer may have sprung from their good relationship which started since they met Snouck in Mecca in 1884.

Snouck’s recommendation of Hasan Mustafa to become Penghulu in Kutaraja Aceh may have had a political motivation which was not recognized by Hasan Mustafa. Snouck may have believed that Hasan Mustafa could be a mediator between the Acehnesse and the Dutch. This can be inferred from Snouck’s letter sent in May 22, 1894 to the Secretary of the Governor General as mentioned above.

Hasan Mustafa’s correspondence with Snouck when the former was a Penghulu in Aceh and the latter was residing in Weltevreden (central Jakarta now) shows that Hasan Mustafa played an active role in participating in the effort at ending the Acehnese war. According to Van Koningsveld, a weekly letter Mustafa sent to Snouck Hurgronje from Aceh might have urged the latter to compel the Dutch East Indies soldiers to intensify the war against the Acehnese people. Taking all the facts mentioned above into account, one may understand the context of his legal opinion concerning the necessity of the Muslims to be loyal to the Colonial government. We can infer from this historical background that Hasan Mustafa’s fatwa was used as a support for the Colonial interest to end the Acehnese war. Nevertheless, I cannot evaluate the real significance and influence of his legal opinion on ending the Acehnese war due to the basic fact that this fatwa was merely a text written in an unpublished book, Kashf al-Sara’ir fi Haqiqat al-Atjih wa ‘l-Fidr. Neither could I find a written reaction to this legal opinion. As far as I know, the polemic between Hasan Mustafa and Sayyid Uthman, both of them were Snouck’s informants, as described by Hasan Mustafa in his Injaz al-Wa’d fi Itfa al-Ra’d, has to do with his mystical thought.

Comparing the Fatwa with Other Muslim Views

In the following paragraphs, I will try to describe some views of Muslim scholars dealing with the Holy war. The first three views discussed the Islamic point of view about the necessity of the Holy War when a Muslim country is invaded by the infidels. These three views are respectively the opinion of Shaykh Nawawi a-Bantani, Abu Zakariyya al-Ansari, and Nawawi al-Dimashqi. As for the other views, I will overview the legal opinions of several legal advisors (muftis) which were compiled by Muhammad ibn Sulayman Hasab Allah al-Makki al-Shafi’I (1828-1917) and also I would like to describe the legal opinion of Hashim Ash’ari (1871-1947). Their views expound a set of rules concerning the relationship between Muslims and the Dutch.

Shaykh Nawawi al-Bantani and Abu Zakariyya al-Ansari’s legal opinions concerning the Holy War can be found in their books respectively Nihayat al-Zin and Fath al-Wahhab. Both scholars considered that necessity of Holy War depended on two conditions. First, if a Muslim country has been occupied by infidels the obligation to wage a Holy War becomes a firm social obligation (fard kifaya). The Holy War should be declared once a year by some Muslims. Secondly, if the enemy, the infidels, for instance, invade a Muslim country, the obligation to wage a Holy War would become an individual obligation. At the time of invasion, there is an obligation on every Muslim to defend the country.
Another view I would like to describe is the view of Muhyi al-Din Abu Zakariyya Nawawi al-Dimashqi. His legal opinion deal with the subject found in his work Minhaj al-Talibin which was edited and translated into French by L.W.C. van den Berg. He also discusses the obligation to wage a Holy War and holds the same opinion as by the two previous religious scholars, al-Ansari and al-Bantani.

The fatwa which is issued by Muhammad ibn Hasab Allah al-Makki al-Shafi’I concerning the Acehnese war is interesting for a comparison with Hasan Mustafa’s fatwa. This fatwa was the answer to a number of requests for legal advice. Questions of the requesters are that: If a Muslim land is conquered by the unbelievers from which they drive away its inhabitants. Then the inhabitants were divided into groups; one group of them (1) moves along with their sultan to a place from which they plan to return to their original place to resist the unbelievers. Group 2 surrenders to the unbelievers and accepts their authority; another group moved to another country and waits to return to their country safely. In response to these questions, the Mufti stated that the second group is not allowed to surrender to the unbelievers as long as it is able to resist. Its surrender in the meantime was sinful but if it were powerless to resist and conditions would become worse, it is allowed to move to another region. Nevertheless, it is worried about its condition and thus surrenders to the unbelievers, although it is still able to resist them, it should not be considered kafir because of its surrender. Should the condition become worse, it is not allowed to return. Neither is it allowed to perform hajj to Mecca and go for ziyarat to Madina at the time of the Holy War. But if there is no support and no possibility for continuing the jihad, then it is allowed to leave for the hajj, while the blame should be put on those withholding support though they were able to give it.

According to Van Koningsveld, this fatwa seems to expound a set of rules to be obeyed by the various groups of the Acehnese in their internal relations as well as their contacts with the Dutch enemy. One can conclude also that the life and property of those Acehnese who had surrendered to the Dutch should be respected because, according to this fatwa, no Muslim becomes an unbeliever by the act of surrender. Van Koningsveld also said that this fatwa probably played a role in the discussions of the various Acehnese resistance-leaders. This can be inferred, he concluded, from the fact that Teungku Kutakarang, in his pamphlet, Tadhkirat al-Raqidin, seems to have respected the rules of Hasab Allah’s fatwa, in his approach to his fellow-Acehnese who had surrendered to the Dutch. He (Teungku Kutakarang) urged the Acehnese people to participate in waging war, but he did not consider them as kafirs, infidels, if they did not.
I believe that Hasan Mustafa was aware of the issuance of legal opinions mentioned above and he might have understood well their idea that once a Muslim region was occupied by infidels, all Muslims were obliged to liberate their region from them, the waging of war to resist the infidels becoming an individual obligation. Also he might have read legal opinions of Nawawi al-Bantani, Abu Zakariyya al-Ansari and al-Nawawi al-Dimashqi dealing with the necessity of Muslims to prosecute the jihad once their region is invaded by the infidels. Nevertheless, he had a different legal opinion. I do not think that his identifying the Colonial to a sultanat or ‘Islamic kingdom’ as a part of this mode of legal thinking. Taking that he was a Penghulu which should be loyal to the Colonial government into account, one may understand his legal opinion dealing with the Muslim’s obligation to be loyal to the Colonial Government as described in his book, Kashf al-Sara’ir fi Haqiqat al-Atjeh wa ‘l-Fidr.

Another fatwa which is relevant in this subject is one of Hashim Ash’ari. It was stated in the fatwa that it is incumbent for every Muslim to wage war against the infidel which usurps Indonesian independence. The background of this fatwa was quite different from that of Hasan Mustafa. This fatwa was issued at the return of the Netherlands Indies civil administration which tried to usurp Indonesian independence after the World War II. This fatwa was a manifestation of obvious objection of religious leaders to the foreign interference with the internal affairs after the dawn of independencd. This fatwa expresses the ideology of jihad against the Colonial government. Hasan Mustafa’s fatwa was issued when the Dutch East Indies soldiers were trying to extinguish the Acehnese rebellion in the colonial time.

Conclusion

The general historical background of this fatwa is the war between the Acehnese people and the Dutch East Indies soldiers. By interpreting the traditional Islamic legal basic sources, the Qur’an, Sunnah and some Muslim scholars’ opinion, the Mufti attempted to induce the Acehnese people to quit their rebellion against the Dutch East Indies government and assured them that the Colonial government was their legitimate ruler which deserved their loyalty and obedience. This fatwa was issuedhen the Dutch East Indies’ civil government was enforced in Aceh. The establishment of civil government, which consequently changed the status of Acehnese resistance from waging war to a rebellion, required the people’s legitimacy. Requiring the Acehnese to quit their rebellion against the Dutch rule as well as to be loyal to the rule, this fatwa is a conspicuous reflection of the Colonial propaganda to acquire the legitimacy among the people. Hence, one might say that this fatwa was issued as a propaganda material rather than as legal advice.

The friendship between the Mufti, Hasan Mustafa, and Snouck Hurgronje, which paved the way for the former the position of a Penghulu in Kutaraja Aceh, may suggest a psychological force to the issuance of this fatwa. It is well-known that weekly letters which were sent by Hasan Mustafa to Snouck played a significant role in extinguishing the Acehnese rebellion since the latter was the legal adviser of the Secretary General of Dutch East Indies government. In effect, due to this friendship itself, one may suggest that Hasan Mustafa occupied his position as ‘an informant,’ of his friend, Snouck Hurgronje, rather than as a professional Penghulu. Thus, it is understandable if one say that his fatwa is a political information than a legal opinion.

Bibliography

Alfian, Teuku Ibrahim, Perang di Jalan Allah 1873-1912 (Yogyakarta: 1981)
Amiq, Jihad against the Dutch Colonization in Indonesia: Study of the Fatwas of Sayyid Uthman (1822-1913) and K.H. Hashim Ashari (1871-1947) (Unpub. Thesis at the Leiden University: 1998)
Al-Ansari, Abu Zakariyya, Fath al-Wahhab ( ), vol.
Al-Bantani, Muhammad Nawawi, Nihayat al-Zin
Benda, J. H., Continuity and change in South-East Asia (Collected Journal Articles (Yale University South-East Asia Studies Monograph Series (New Have: 1972), no. 18.
Damste, H.T. Atceh Historie (1916)
Douwes, Dick and Kaptein, Nico, Indonesia dan Haji (Jakarta: INIS, 1997)
Esposito, John L. (ed.), The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World (Oxford: Oxford University Press, 1995
Gobee, E. and C. Adrianse, Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936 (Jakarta: INIS), vol. I, II, IV dan VI
Hashmy, Ali, Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun Melawan Agresi Belanda (Jakarta: Bulan Bintang)
Humphreys, R.S., Islamic History: A Frame Work for Inquiry (Cairo: American
University in Cairo Press, 1992)
Hurgronje, C. Snouck, Mecca in the Latter Part of the Nineteenth Century, J.H. Monahan (transl.), 1931
—–, Perayaan Mekah (Jakarta: INIS, 1989), Supardi (transl.)
—–, Aceh Rakyat dan Adat Istiadatnya (Jakarta: INIS, 1997), Sultan Mainoen (transl.)
Ismail, M.S. Ibn al-Qayyim, Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial, (Jakarta, Gema Insani Press, 1997)
Jahroni, Jajang, The Life and Mystical Thoughtof Haji Hasan Mustafa (1852-1930), unpub. Thesis (Leiden University, 1998)
Kaptein, Nico, ‘Meccan Fatwas from the End of the Nineteenth Century on Indonesian Affairs,’ in Studia Islamika, vol. II, no. 4, 1995, p. 141-159
Van Koningsveld, P.Sj., Snouck Hurgronje dan Islam (Jakarta: Girimukti Pasaka, 1989)
—–, ‘Beberapa Aspek Keagamaan Perang Aceh Sebagai Tercermin Dalam Tiga Naskah Berbahasa Arab Yang Tak Diterbitkan,’ in W.A.L. Stokhof dan N.J.G. Kaptein, Beberapa Kajian Indonesia dan Islam (Jakarta: INIS, 1990), p. 77-87
—–, ‘Nasehat-nasehat Snouck sebagai Sumber Sejarah Zaman Penjajahan,’ in E. Gobee and C. Adrianse, eds), Nasehat-nasehat Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936 (Jakarta: Seri Khusus INIS, 1990)
Kartini, Tini, Biografi dan Karya Pujangga Haji Hasan Mustafa (Jakarta: Pusat dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, 1985)
Kremer, J., Atjeh (1922), deel 1
Lev. S. Daniel, Islamic Courts in Indonesia: a Study in the Political bases of legal Institutions (London: University of California Press, )
Morris, Eric Eugene, Islam and Politics in Aceh: a Study of Center-Periphery Reactions in Indonesia (Cornell University: University Microfilms International, 1983)
Van deer Mateen, K., Snouck Hurgronje en de Atjeh Oorlog
Mustafa, Hasan, Adji Wiwitan Istilah compiled by Wangsaatmadja
—–, 144 Patakonan Jeung Jawabna (Rahmat Cijulang)
Peters, Rudolph, Islam and Colonialism: The Doctrine of Jihad in Modern History’s-Gravenhage (Universiteit van Amsterdam)
Pijper, Dr. G.F., Studien Over de Geschiedenis van de Islam in Indonesia 1900-1950 (Leiden: E.J. Brill, 1977)
Reid, Anthony, The Contest for North Sumatra: Atjeh, the Netherlands and Britain 1858-1898 (Kuala Lumpur: University of Malaysia Press, 1969)
Reinhart, A.K., ‘Transcendence and Social Practice: Muftis and Qadis as Religious Interpreters,’ Annales Islamologiques, Institut Francais d’Archeologie Orientale du Caire (1993, tome xxvii)
Steenbrink, K., Kawan dalam Pertikaian (Bandung: Mizan, 1995), Yuliani L. et al.
Suminto, H. Aqib, Politik Islam Hindia Belanda (Jakarta: LP3ES, 1985)
Stokhof, W.A.L and N.J.G. Kaptein (eds.), Beberapa Kajian Indonesia dan Islam (Jakarta: INIS, 1990)
Veer, Paul van’t, De Atjeh Oorlog, (Amsterdam: N.V. Uitgeverij de Arbeiderspers, 1969)
Wertheim, W.F., ‘Counter-insurgency Research at the Turn of the Century Snouck Hurgronje and the Acheh War,’ p. 320-328.

Manuscripts

Cod. Or. 18097 s. 16 (Arabic Letters from Kutaraja, Correspondence with Snouck Hurgronje, 1893-1895)
Cod. Or. 18097, s. 9 (Letters sent by Hasann Mustafa to Snouck Hurgronje in Weltevreden, 1893-1894)
Cod. Or. 7636 (Kashf al-Sar’ir fi Haqiqat Atjeh wa ‘l-Fidr)
Cod. Or. 7205 (Injaz al-Wa’d fi Itfa al-Ra’d)
Cod. Or. 8952 (Arabic Letters sent by Hasan Mustafa to Snouck Hurgronje, 1911-1923).

]]> http://bantenheritage.org/id/a-study-of-hasan-mustafa%e2%80%99s-fatwa-%e2%80%98it-is-a-duty-incumbent-upon-the-indonesian-muslims-to-be-loyal-to-the-dutch-east-indies-government%e2%80%99/feed/ 0